– Dok Istimewa
– DE Javasche Bank (kiri) pertama kali dibangun (kiri), Bank Indonesia pada akhir 1940an (kanan).
Oleh: Nurdin M. Noer*
KANTOR De Javasche Bank (DJB) Cabang Cirebon dibuka pada 31 Juli 1866 dan baru beroperasi tanggal 6 Agustus 1866 dengan nama Agentschap van De Javasche Bank te Cheribon. Pembukaan kantor cabang ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 63 tanggal 31 Juli 1866. Merupakan kantor cabang kelima. Empat kantor cabang yang telah dibuka terlebih dahulu yaitu: Semarang, Surabaya, Padang, dan Makasar, P.J. Janssens, Notaris di Cirebon ditunjuk sebagai pimpinan Kantor Cabang Cirebon pertama.
Setiap tahun, P.J. Janssens memperoleh imbalan 25 % dari laba bersih minimal f 1.200. Dan sebagai komisaris dan wakil komisaris kantor cabang tersebut diangkat J.W. Peter Pemimpin Cabang Factor der Nederlansche Handel Maatschappij (kini menjadi BEII sebelum bergabung dengan Bank Mandiri) dan P. van Waasdjik. Peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Cabang Cirebon yang terletak di Kampong Tjangkol No.5, dilakukan pada tanggal 21 September 1919 oleh Jan Marianus Gerritzen (anak Direktur M.J. Gerritzen). Perencanaan arsitektur gedung kantor tersebut dilakukan oleh Biro Arsitek F.D. Cuypers & Hulswit. Gedung ini selesai dibangun dan digunakan pada tanggal 22 Maret 1921.
Dari catatan sejarah, gedung ini dari awal hingga sekarang yang menjadi gedung Bank Indonesia tetap pada lokasi tersebut, dan merupakan satu-satunya gedung Kantor Bank Indonesia yang hanya mempunyai satu kubah, sehingga tampak lebih ramping (website BI/ www.bi.go.id).
Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB).
Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.[]
*Penulis adalah pemerhati kebudayaan lokal.
