Citrust.id – Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Bersatu (FKMIB) tolak APBD untuk penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) Indramayu.
FKMIB pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Indramayu, Senin (3/4/2023). Dalam orasinya, mereka menolak penggunaan dana APBD untuk penyertaan modal BPR KR Indramayu.
Mereka juga meminta usut tuntas pihak yang terlibat dan mendesak Kejati Jabar dan Kejari Indramayu untuk menangkap semua pejabat, direksi BPR KR dan kroninya yang terlibat. Selain itu, sita aset direktur utama, dewas dan pengemplang uang BPR KR termasuk kreditur nakal yang macet.
Ketua Komisi III DPRD menerima para pendemo di ruang Bapemperda DPRD setempat.
Penanggung hawab aksi demo, Chong Soneta, meminta para wakil rakyat untuk tidak membahas penyertaan modal APBD untuk BPR KR. Menurutnya, hal itu akan sia-sia. Kondisi BPR KR saat ini ibarat orang hidup yang mau mati.
Mereka juga meminta dewan untuk tidak melakukan kajian dan melakukan usulan melalui APBD Perubahan untuk penyertaan modal BPR KR, meski nasabah sering datangi para wakil rakyat.
Sepengetahuannya, dewan berinisiatif akan menggodog anggaran perubahan untuk penyertaan modal BPR KR.
“BPR KR sering mendapatkan suntikan dana dari Pemkab Indramayu melalui APBD, tetapi faktanya tetap kolap. Sing badog sapa, sing nanggung masyarakat. Bli kalem isin,” ucapnya.
Achong mendesak aset para pihak yang punya utang di BPR KR, termasuk oknum anggota DPRD, disita kemudian dilelang. Hasilnya untuk membayar nasabah yang simpanan/tabungannya tidak bisa diambil akibat BPR KR kolap.
“Sita aset debitur nakal dan lelang, Jangan ambil dari APBD,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Imron Rosyadi, bersama Kiki Arindi mengatakan, perihal BPR KR harus ada telaah secara komprehensif. Artinya, mempertimbangkan semuanya, termasuk BPR KR dan nasabah, agar simpanannya segera bisa selesai.
“Kami menerima tuntutan tersebut dan selanjutnya akan kami bahas dalam forum dewan,” kata politikus PKB itu.
Imron mencontohkan, anggaran itu sudah ada pos-pos pembangunannya. Kalau tarik dari pos A, maka pos tersebut akan berkurang. Kalau ada penyertaan anggaran, maka pos anggaran yang lain pasti akan berkurang.
“Intinya, butuh kajian lebih mendalam. Kalau tambah modal apakah bisa hidup, berjalan normal, atau malah menjadi bancakan,” pungkasnya. (Haris)
