Citrust.id – Wakil rakyat yang duduk di DPR diminta awasi pemerintah soal polemik minyak goreng yang masih terjadi. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan, tetapi belum memenuhi keadilan di masyarakat.
Polemik kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri pun membuat masyarakat resah. DPR pun diminta awasi pemerintah soal polemik minyak goreng. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait hal itu.
“Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas. Semestinya DPR, entah partai apapun, harus mengontrol betul,” kata Dzulfian Syafrian, Pengamat Ekonomi dari Indef, Sabtu (23/4/2022).
Dia menyambut baik inisiasi Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang hendak memanggil Kementerian Perdagangan pekan depan. Sebelumnya. pemerintah pernah menetapkan HET yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Pemerintah lalu mengeluarkan BLT kepada masyarakat miskin.
“Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya. Kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi,” ujar Dzulfian.
Menurutnya, harga minyak di luar begitu tinggi, sehingga produsen lebih suka menjual keluar. Akan tetapi, memenuhi kebutuhan di dalam bukan dengan larangan ekspornya.
“Itu bisa bikin black market, smuggling, dan pasal gelap. Nanti malah kita rugi dua kali,” jelas Zulfian.
Indonesia bersama Malaysia merupakan dua negara penyuplai CPO mayoritas di dunia. Maka, sangat sesalkan jika stok minyak di negeri sendiri terbatas. Kejar orang di balik kelangkaan minyak goreng.
“Kebijakan strategis ini tidak mungkin hanya di level dirjen. Sepertinya beliau adalah kambing hitam. Dalangnya masih berkeliaran bebas,” ucapnya. (Rls)
