CIREBON (CT) – Barangkali, nasib memang kesunyian masing-masing. Seperti halnya yang dialami Buang (45). Ia hanyalah satu dari 519 penggarap lahan, asal Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon yang bingung menghadapi hari esok. Pasalnya, lahan sawah dan tambak garam yang selama ini menjadi tumpuan mata pencahariannya, “direbut” oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II.
Seperti ratusan penggarap lainnya, buang tidak bisa berbuat apa-apa ketika tim KLHK mengambil alih lahannya, dengan hanya menggantinya oleh sejumlah uang yang setara dengan satu batang rokok, Rp 2 ribu per meter persegi.
Buang tahu, bahkan kita semua tahu nilai itu tak sebanding. Padahal di situ ada ratusan penggarap lahan bersama keluarganya yang bergantung hidup dari lahan tersebut.
Buang mengaku, pada saat validasi dilakukan, dirinya tidak diberitahu luas lahan garapannya itu. Ia hanya diberitahu jumlah nominal uang kerohiman yang akan diterimanya. Selain itu, pada saat proses pemberian uang di Pengadilan Negeri (PN) Sumber Kabupaten Cirebon, juga tidak tercantum keterangan luas tanah, hanya nominal uang kerohiman saja.
“Ini panen terakhir. Setelah ini ya enggak tahu mau apa, bingung. Saya dapat Rp 14 juta, yang kopang garam Rp 8 juta, dan sawah padi Rp 6 juta. Luas tanahnya enggak tahu berapa, nggak dikasih tahu sama panitianya,” ungkap Buang, saat ditemui CT ketika sedang memanen padi miliknya, Jum’at (06/05)
Lebih lanjut, Buang mengaku, dirinya menggarap sawah dan tambak garam yang berlokasi di lahan eks Wood Centre itu sudah puluhan tahun. Dari bercocok tanam dan menambak garam, ia bisa menghidupi keluarganya. walau tak bergelimang, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.
“Sekitar 15 tahun saya menggarap lahan ini, alhamdulillah enggak pernah kekurangan. Tapi mau gimana lagi, kita sih hanya wong cilik (orang kecil. red),” keluhnya, sambil memotong batang-batang padi yang entah kapan lagi bisa ia tanam. (Riky Sonia)
