Citrust.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah mitra kerja sebagai bagian dari pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon Tahun 2024.
Rapat kerja tersebut digelar di Griya Sawala, Senin (28/4/2025), dengan menghadirkan sejumlah perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan hambatan dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan program pemerintahan.
Sejumlah isu yang menjadi catatan evaluasi, antara lain peningkatan investasi yang belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas), pengentasan tenaga honorer, serta kesiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, S.Fil., M.Si., mengungkapkan bahwa nilai investasi di Kota Cirebon pada tahun lalu mencapai hampir Rp2 triliun. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana peningkatan tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Tantangan kita itu rasio gini masih tinggi. Efek dari semakin meningkatnya investasi di Kota Cirebon seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan,” tegas Imam kepada Citrust.id.
Berdasarkan hal tersebut, lanjut Imam, salah satu rekomendasi yang diajukan Komisi I untuk LKPj 2024 adalah agar Pemerintah Daerah memastikan peningkatan investasi membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Apa gunanya investasi besar, tapi tidak memberi manfaat bagi warga Kota Cirebon. Saya minta ada kebijakan yang mewajibkan investor memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam kegiatan investasinya,” ujar Imam.
Di sisi lain, Komisi I juga menyoroti peran ormas di daerah. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, S.H., menegaskan bahwa pendataan dan pembinaan ormas menjadi penting agar tidak menjadi hambatan dalam iklim investasi.
“Kaitannya dengan ormas ini sedang menjadi diskusi publik. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mulai melakukan pembinaan dan pengaturan. Jangan sampai ada ormas yang menjadi penghalang investasi. Itu yang harus dipahami bersama,” kata Agung.
Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi strategis Komisi I terhadap LKPj Wali Kota Cirebon Tahun 2024, dengan harapan kinerja pemerintahan semakin responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Haris)
