CIREBON (CT) – Kemajuan pembangunan Kota Cirebon yang disebut pesat karena disertai dengan poros transportasi utama wilayah Jawa Barat membuat Sultan Kasepuhan, PRA Arief Natadiningrat meminta pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Cirebon.
Hal tersebut dirasa masuk akal jika melihat Malaysia yang juga memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah kerajaan. Hal itu untuk mensinergikan aturan kerajaan dengan hukum positif yang berlaku di negara tetangga tersebut.
“Jakarta saya kira sudah tak mumpuni untuk pusat pemerintahan, roda industri di sana sudah sangat maju dan mendominasi, mobilitas pemerintah pun saya kira akan sedikit tersendat,” terang Arief.
Arief juga melihat, gelombang urbanisasi, hingga progress pembangunan yang cukup pesat di Kota Cirebon, bisa menjadi acuan pemerintah memindahkan pusat pelaksana tata negara ke kota seluas 38 kilometer persegi tersebut.
“Kita sebagai warga Cirebon juga harus siap, Cirebon sekarang akan mewujudkan mimpi menjadi metropolitan, SDM kita harus genjot semaksimal mungkin, jangan sampai nantinya hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujar Arief.
Alasan sultan untuk memindahkan pusat pemerintahan bukanlah isapan jempol belaka. Kota Cirebon juga rupanya punya potensi untuk menjadi pusat pemerintahan, jika melihat pesatnya pembangunan.
Sekedar informasi, Kota Cirebon, beserta Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan digaungkan Pemprov Jawa Barat untuk menjadi kawasan metropolitan yang akan disebut sebagai Cirebon Raya.
Cirebon Raya direncanakan Pemprov Jabar untuk menjadi kawasan metropolitan bersama dua wilayah lainnya. Selain Cirebon Raya yang direncanakan pembangunannya berbasis budaya, Pemprov Jabar juga rencananya akan membangun kawasan metropolitan di wilayah Depok, Bogor, Bekasi, Karawang dan Purwarkarta (Debobekkarpur) yang berbasis industri. (Wilda)
