CIREBON (CT) – Aksi damai bertajuk refleksi akhir tahun pemerintahan Kota Cirebon, yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Sosialsi (GeMSos) Cirebon, di depan Mapolres Cirebon Kota, Senin (29/12), di isi oleh aksi pantomime.
Beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya GeMSos Cirebon, melakukan aksi jalan kaki dari dari lampu merah Siliwangi ke depan Mapolres Cirebon Kota. Dalam aksi yang juga di pertontonkan aksi pantomime tersebut tidak mendapat pengawalan satu pun dari petugas keamanan.
Kepada awak media, Sunan selaku kordinator aksi mengatakan, kegiatan aksi damai dengan pantomim ini dilakukan pihaknya bertujuan untuk memberitahu kepada warga kota Cirebon, kalau tempatnya tinggal ada indikasi korupsi yang sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh penegak hukum yang ada.
“Mobil dinas yang digunakan oleh jajaran Muspida plus, itu semua berasal dari APBD yang dihimun dari pajak rakyat Kota Cirebon,” ungkap Sultan.
Dikatakan Sunan, fungsi dari APBD adalah untuk mensejahterakan rakyat, namun di Kota Cirebon, tidak ada satu kebijakan pun yang benar-benar berihak kepada rakyat.
“Beginilah pemerintah yang tidak menggunakan etika dan moralnya, lupa kalau kedudukan adalah amanat dari orang banyak dan harus bisa mengakomodir kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Dugaan penyalah gunaan APBD tahun 2014, menurut Sunan, oleh pemerintah Kota Cirebon, terkait pengadaan mobil dinas untuk musida merupakan bukti nyata bahwa pemimpin yang ada tidak tahu diri, pimpinan yang ada lebih mementingkan jabatan dan kedudukan semata.
“Segala alasan yang tidak masuk akal dilontarkan untuk membenarkan kesalahan itu, namun aturan hukum dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran dearah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD,” paparnya.
Dijelaskan Sunan, APBD tahun 2014 dan KUA/PPAS 2014 kota Cirebon, tidak menganggarkan pembelian mobil bagi jajaran musida. “Betapa semena-menanya pimpinan kita, yang kita percaya bisa mensejahterakan rakyat kota Cirbebon, tidak cuma pemkot yang amoral, dan inkonstitusional tindadakan, jajaran musida pun sama,” jelasnya.
Ditambahkan Sunan, jajaran muspida sudah jelas mempunyai instansu yang lebih tinggi dan anggaran tersendiri, tetapi malah menerima hadiah mobil dinas dari pemerintah kota Cirebon.
“Maka patutlah kita menduga bahwa mobil dinas untuk muspida merupakan grafitasi dari pemerintah kota Cirebon untuk jajaran musida,” tambahnya. (CT-104)
