Citrust.id – Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program penyediaan makanan bergizi gratis di Desa Rejowinangun, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan itunmerupakan upaya strategis untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia (SDM) dan mengatasi persoalan gizi yang masih menjadi tantangan serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
Sosialisasi bertema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.
Program makanan bergizi gratis (MBG) yang digagas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan penanganan stunting serta peningkatan status gizi nasional secara menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan bahwa intervensi gizi sejak usia dini adalah fondasi utama dalam membentuk generasi emas Indonesia.
“Gizi yang cukup dan seimbang bukan hanya soal tumbuh kembang fisik, melainkan berhubungan erat dengan kapasitas intelektual, produktivitas, dan daya saing bangsa. Setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung potensi maksimalnya,” kata Mariana.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada gotong royong berbagai pihak.
Senada dengan Mariana, Tenaga Ahli SDM dan Madya BGN, Mochamad Halim, menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas bangsa.
“Gizi yang optimal adalah prasyarat mutlak bagi bangsa yang ingin maju. Kita ingin mencetak generasi yang kuat secara fisik, tajam dalam berpikir, dan tangguh menghadapi tantangan global,” ucap Halim.
Halim juga menjelaskan, pihaknya tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan seputar pola makan sehat dan pentingnya keberagaman pangan.
Secara khusus, ia menyoroti sistem pendaftaran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hanya dapat dilakukan melalui situs resmi BGN.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang tergabung adalah mitra terpercaya yang memenuhi standar keamanan pangan dan etika pelayanan. Kami menolak segala bentuk praktik tidak resmi. Jika ada yang mengaku sebagai perantara atau meminta imbalan dalam pendaftaran Dapur SPPG, masyarakat diminta segera melaporkan. Transparansi adalah prinsip utama kami,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu, Adventina, menyoroti kompleksitas tantangan gizi di Indonesia. Menurutnya, masalah kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien saling tumpang tindih sehingga membutuhkan pendekatan terpadu.
”Ketiganya saling bertumpuk dan memerlukan pendekatan terpadu, berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor. Edukasi dan akses pangan yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi makanan sehat,” papar Adventina.
Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga mutu pangan, terutama di lingkungan pendidikan.
“Kesehatan anak adalah cerminan kesadaran kolektif. Kualitas gizi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Program itu membuktikan, kolaborasi antara lembaga legislatif, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan. Langkah ini bukan sekadar aksi sosial sesaat, melainkan langkah nyata menuju pembentukan budaya hidup sehat demi terwujudnya Generasi Emas 2045: sehat, cerdas, dan siap bersaing di panggung dunia. (Haris)
