Citrust.id – Dalam pidato politik yang berlangsung Jumat (14/7/2023), Ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat lima instrumen perubahan yang digagas Partai Demokrat.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan, pada pidato tersebut, AHY menjelaskan situasi Indonesia saat ini.
“AHY juga memaparkan lima konteks perubahan perbaikan dari Partai Demokrat,” ujarnya, saat nonton bareng pidato politik AHY, bersama Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, dr. Ratnawati, serta kader dan bacaleg Demokrat.
Herman Khaeron memaparkan, pada pidato politik, AHY angkat lima instrumen penting yang akan jadi perhatian khusus Partai Demokrat. Kelimanya untuk perbaikan bangsa dan negara Indonesia.
Pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, temasuk pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan arus investasi yang sangat penting. Itu yang ke depan harus ada perbaikan.
Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan.
“Saat ini, ada penurunan kualitas SDM dan lingkungan hidup. Dulu saat terpilih, Presiden Jokowi menyampaikan tentang revolusi mental. Di mana konteks revolusi mental saat ini?,” kata Herman Khaeron
Ketiga, keadilan dan penegakan hukum. Partai Demokrat selalu menyuarakan, keadilan dan penegakan hukum itu, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Pada era SBY, media dan rakyat bebas mengkritik, sepanjang kritik itu tidak mefitnah.
“Demokrasi harus menjadi ruang yang cukup bagi rakyat untuk menyuarakan berbagai saran, pendapat, ide, dan gagasan,” ucapnya.
Konteks perubahan kelima, lanjut Herman Khaeron, yakni perbaikan tata negara dan etika birokrasi. Hal itu tergambar dalam situasi yang terjadi.
“Moeldoko berupaya merebut Partai Demokrat. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, seharusnya ia ajeg bekerja untuk bangsa dan negara, karena ia mendapat gaji dari negara,” ucap Herman Khaeron.
Ia menambahkan, Moeldoko 16 kali memperkarakan Partai Demokrat. Bahkan di awal, ia melakukan tindakan melawan hukum, melawan tata organisasi, dan melawan konstitusi Partai Demokrat. Hal itu dibiarkan saja.
“Perubahan itu bukan merubah semuanya. Namun, melanjutkan yang baik, menyempurnakan yang tidak sempurna, dan melihat kelemahan saat ini,” pungkasnya. (Haris)
