Pertamina Pastikan Ketersediaan LPG Non-PSO di Minimarket Jawa Bagian Barat

Citrust.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat pastikan ketersediaan LPG Nonpublic Service Obligation atau Non-PSO di seluruh DKI, Banten, dan Jawa Barat.

Pertamina telah bekerja sama dengan modern outlet, seperti minimarket, sebagai subpenyalur resmi Pertamina dalam pemenuhan LPG Non-PSO.

Minimarket/modern outlet yang tersebar di DKI, Banten, dan Jawa Barat, akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari.

Modern outlet yang tersebar di kota dan kabupaten Regional Jawa Bagian Barat di antaranya di Sales Area (SA) Jabode (Jakarta, Bogor, dan Depok) sebanyak 640 outlet.

Selanjutnya, SA Karawang sebanyak 672 outlet, dan SA Banten 394 outlet. Kemudian, SA Sukabumi 345 outlet, SA Cirebon 414 outlet, dan SA Bandung 121 outlet.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan menyampaikan, pihaknya menjamin pasokan LPG nonsubsidi, selain LPG 3 Kg subsidi, sebagai alternatif bahan bakar memasak.

“LPG nonsubsidi, seperti Bright Gas ukuran 5,5 Kg dan 12 kg, tersedia di pangkalan resmi, Bright Store SPBU, dan modern outlet. Bagi masyarakat yang tidak tergolong masyarakat kurang mampu, hendaknya tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg,” ujar Eko.

Bright Gas memiliki keunggulan, yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga.

Eko menambahkan, masyarakat dapat juga membeli Bright Gas menggunakan Pertamina Delivery Service.

“Konsumen dapat menghubungi Call Center 135 untuk memesan LPG nonsubisidi yang akan agen terdekat antarkan. Harganya lebih murah berbanding pengecer atau non-subpenyalur resmi Pertamina,” ucap Eko.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Migas No.B-2461/MG.05/DJM/2022, terdapat delapan golongan yang dilarang menggunakan LPG bersubsidi 3 Kg.

Delapan golongan itu yakni, restoran, hotel, binatu, usaha tani tembakau, peternakan, dan usaha batik. Selain itu, jasa las dan usaha pertanian yang belum mendapatkan konversi dari pemerintah. (Haris)