Ilustrasi
CIREBON (CT) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membuka pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) menjadi badan hukum untuk Pemilu serentak 2019.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, bahwa verifikasi parpol untuk Pemilu 2019 harus dilakukan paling lambat dua setengah tahun sebelum pelaksanaan Pemilu.
Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat 1a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-lX/2011.
Yasonna menerangkan, tahapan verifikasi parpol akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, verifikasi administrasi yaitu verifikasi dokumen yang disampaikan partai politik. Kedua, verifikasi faktual yaitu melakukan survei langsung ke kantor DPP, DPD Tingkat I dan II serta kecamatan.
Keharusan verifikasi itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.
Oleh karena itu, mulai hari ini, Selasa tanggal 24 Mei hingga 29 Juli 2016 mendatang, Kemenkumham mengundang partai politik yang belum berbadan hukum untuk segera mendaftarkan diri agar bisa diverifikasi.
Pendaftaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan dokumen verifikasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Net/CT)
Komentar