Citrust.id – Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis menyoroti keterwakilan perempuan dalam jajaran pejabat tinggi pratama di pemerintahan daerah. Isu ini menjadi sangat penting, misalnya di Pemkab Cirebon yang secara kuantitas masih minim.
Manager Program WCC Mawar Balqis, Sa’adah mengatakan, dari sekitar 29 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, hanya 3 orang pejabat eselon II setingkat kepala SKPD yang perempuan.
“Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mestinya Pemkab Cirebon memberikan peluang secara proporsional kepada pejabat dari kalangan perempuan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (2/2).
Sa’adah juga mengatakan, tidak sedikit perempuan yang memiliki kapabilitas untuk menduduki jabatan strategis setingkat eselon II. Sehingga perlu memberikan kesempatan.
“Minimalnya untuk SKPD atau urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak bisa memiliki perspektif yang baik mengenai perempuan,” tuturnya.
Jika hal tersebut terealisasi, kata Sa’adah, program kerja atau kebijakan yang dijalankan juga bisa lebih implementatif.
“Keterwakilan kaum perempuan secara proporsional di level tinggi eksekutif juga bisa menjadi penyeimbang dalam perumusan kebijakan secara makro pada tingkat pemerintah daerah,” kata Sa’adah.
Sa’adah menilai, berdasarkan perspektif perempuan, pengambilan kebijakan bisa memiliki ruang yang proporsional. “Misalnya seperti di legislatif yang sudah menerapkan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan,” katanya. (Aming)
