Indramayutrust.com – Ratusan masyarakat Indramayu dari berbagai kalangan hadiri sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang digelar anggota DPR RI, Ono Surono ST di Aula Hotel Handayani Indramayu, dengan tema “Anarkhisme Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”, Minggu (01/10).
Dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan tersebut, dengan diisi pemateri Ono Surono ST (Anggota DPR RI), Oushj Dialambaqa (PKSPD), Hadi Santosa (AMIK), Edi Fauzi (Lakpesdam NU), Anggi Nofiah (Mahasiswa) dan Kompol Ricardo Condrat Yusuf (Wakapolres Indramayu).
Anggi Nofiah menyampaikan, demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, lanjut Anggi, belum bisa diterapkan demokrasi di Indramayu, pasalnya masyarakat masih dihantui rasa ketakutan dengan adanya ancaman dan intimidasi.
“Bukan berarti kita membenci pemerintah, justru kita sayang, kalau ada yang salah ya dibenarkan. Wujudkan demokrasi yang sesungguhnya di Indramayu, bukan otoriter,” tegasnya.
Sedangkan Direktur Pusat Kajian Statistik Pembangunan Daerah (PKSPD), Oushj Dialambaqa, yang akrab disapa Mas Oo ini juga membacakan puisi essay bertema sosial tentang ketidakhadiran negara dalam permasalahan sosial di masyarakat.
Adapun Akademisi dan juga Direktur AMIK Indramayu, Hadi Santosa Farhan mengungkapkan, pada zaman orde baru, Pancasila dibawa sebagai kepemimpinan otoriter, dan ini sangat menciderai cita-cita yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia.
“Penyakit orde baru muncul di daerah, biasanya daerah yang SDM-nya sangat rendah dan mudah di takut-takuti. Mempertahankan kekuasaan itu tinggi biayanya, maka ongkos politiknya juga sangat tinggi, hal itu sangat rentan menggunakan dana rakyat dan birokrat sebagai abdi politik,” jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Lakpesdam NU Indramayu, Edi Fauzi, menurutnya nilai-nilai dalam Pancasila bisa belajar tentang ketuhanan, sosial, dan keadilan.
Pancasila menurutnya mempunyai makna yang dalam. Adanya pandangan politik yang berbeda, kata Edi, sehingga muncul sikap yang mengarah pada anarkhisme dan mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
Negara ini harus berlandaskan hukum dan konstitusional, maka persoalan anarkisme bisa diminimalisir.
“Seperti di Indramayu misalnya, dalam visi Religius, harusnya tidak ada kekerasan karena Islam tidak mengajarkan hal demikian,” tegasnya.
Sementara Wakapolres Indramayu, Kompol Ricardo Condrat menuturkan, tindakan kekerasan atau anarkisme terjadi karena berbagai hal, terutama akibat pengaruh minuman keras.
Dikatakannya, hukum tidak tumpul ke atas atau tajam kebawah, semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti.
“Negara tidak akan kalah, dengan aksi-aksi yang melanggar hukum,” tegasnya.
Sementara, Anggota DPR RI Ono Surono ST menyampaikan, karakter bangsa juga dibentuk atas karakter masyarakat dan media sosial. Namun demikian, media sosial justru banyak digunakan sebagai alat propaganda.
“Sehingga ini rawan adanya berita hoax dan penyudutan terhadap sesuatu, bahkan adanya sikap anarkhisme secara kata-kata, termasuk di dalamnya ancaman dan intimidasi untuk menakut-nakuti masyarakat,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan dialog dari para peserta yang mayoritas bertanya seputar anarkhisme di Indramayu, sehingga pemateri dibanjiri puluhan pertanyaan.
Selain itu, peserta juga mempertanyakan penegakan hukum di Indramayu yang diharapkan tidak tebang pilih dan pandang bulu. (Didi)
