CIREBON (CT) – Berlarut-larutnya penyelesaian terkait aktivitas batubara di Pelabuhan Muarajati, Kota Cirebon dianggap Pemerintah sebagai dua sisi mata pedang.
Di satu sisi, debu akibat aktivitas batubara sangat mengganggu dan merusak kesehatan, sehingga membawa dampak yang negatif. Namun di sisi lainnya, aktivitas batubara menghidupi banyak orang yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Terlebih, aktivitas batubara di Pelabuhan Cirebon juga merupakan putusan dari pemerintah pusat yang berintegrasi dengan beberapa daerah dalam pemenuhan batubara di wilayah sekitar Cirebon dan Jawa Barat.
“Saya pribadi sebenarnya menolak keras adanya batubara di Kota Cirebon, karena itu merusak. Namun kita semua harus bijak, selain ini perintah pusat, ada banyak juga orang yang menggantungkan hidupnya di aktivitas batubara,” ujar Nasrudin Azis, Senin (11/01).
Azis juga mengklarifikasi perihal kapasitasnya sebagai wakil rakyat Kota Cirebon. Untuk itu, lanjut Azis, ia harus memikirkan nasib seluruh masyarakat Kota Cirebon secara luas, bukan hanya di satu daerah tertentu.
“Kalau DPRD itu kan per dapil, ya pasti akan membela dapil-nya, tapi saya kan kapasitasnya seluruh masyarakat Kota Cirebon, ya harus memikirkan masyarakat secara utuh, untuk itu saya minta ke pihak pelabuhan untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini, saya minta masyarakat bisa bijak menanggapi persoalan ini,” terang Azis. (Wilda)
