Citrust.id – Para senior mantan pengurus KNPI Kabupaten Majalengka menyesalkan dan merasa prihatin diundurnya Musda KNPI Kabupaten Majalengka sehingga kepengurusan demisioner dan diambil alih KNPI Jawa Barat.
“Sikap saya sejalan dengan sikap resmi yang telah dikeluarkan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI. Menyesalkan dan merasa prihatin dengan penundaan pelaksanaan Muskab KNPI yang rencananya digelar 28 Pebruari 2019 sampai batas waktu yang belu m ditentukan,” kata Iding Sahidinsenior KNPI Majalengka seusai ngariung bersama-sama para senior KNPI dan MPI, Minggu (10/3/2019).
“Kami mendorong pihak panitia SC dan OC untuk melaksanakan Musda KNPI secepatnya. Semakin ditunda, khawatir membuat panitia semakin enggan menyelenggarakan Musda,” imbuhnya.
Dikatakan dia, pihaknya meminta pihak panitia agar jangan mau diintervensi oleh pihak manapun.
“Bila ada masalah yang sulit dipecahkan, berkonsultasilah dengan pihak MPI sebagai lembaga yang diakui dalam AD/ART KNPI. Sain itu, bisa ke para senior yang tidak menghendaki organisasi ini terseok-seok dan sempoyongan dan semua pihak yang peduli dengan organisasi ini,” ungkap mantan Wakil Sekretaris DPD KNPI itu .
Ditegaskan dia, pihaknya meminta kepada semua pihak, termasuk Pemkab Majalengka dalam hal ini Dispora, agar dapat memfasilitasi dan menjamin pelaksanaan Musda berjalan sesuai AD/ART.
“MPI harus siap menyelesaikan kelanjutan tahapan Muskab yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Apabila penundaan dianggap telah mengakibatkan kedaluwarsanya kepengurusan DPD yang ada,” imbuhnya.
Iding mengungkapkan, pihaknya meminta kepada semua peserta Muskab baik OKP maupun PK agar dalam Muskab nanti dapat memilih pengurus, khususnya ketua yang bertanggung jawab dan amanah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dari awal sampas akhir, termasuk menyelenggarakan Musda sebagai tugas akhir dari setiap kepengurusan DPD.
“Meminta agar Muskab mendatang dapat mengembalikan KNPI kepada fungsinya sebagai wadah berhimpunnya OKP. Oleh karena itu, formatur terpilih harus menerima dan menempatkan setiap perwakilan OKP yang ada di Kab. Majalengka dalam kepengurusan di DPD KNPI,” tukasnya.
Dikatakan dia, dalam fungsi ini, para pemuda akan belajar bersama dalam kemajemukan, bersatu dalam perbedaan, saling berkompetisi ide dan gagasan antar-OKP yang berbeda latar belakangnya.
“Di Majalengka ada OKP keagamaan, nasionalis, kemahasiswaan, dan keprofesian. Itu semua untuk kemajuan Majalengka. Sehingga ke depan, tidak boleh lagi ada OKP yang dimarjinalkan, tidak dimasukkan perwakilannya dalam kepengurusan DPD KNPI. Selain mengingkari fungsinya sebagai wadah berhimpun, juga akan mengurangi daya godok KNPI sebagai kawah candradimukanya bagi calon-calon pemimpin Majalengka di masa depan,” tukasnya.
Hal senada dikatakan Dewan Penasihat MPI KNPI Kabupaten Majalengka H. Budi Victoriadi. Ia mengatakan, siapapun nanti yang terpilih memimpin KNPI harus bisa melepaskan baju partai atau OKP. Pikiran dan gagasannya harus didominasi kepentingan ideal untuk pemuda dan Majalengka.
“Laksanakan Musda karena itu amanat organisasi sudah terlambat jangan dibikin lambat lagi,” tegas mantan Ketua KNPI Majalengka dua periode itu.
Sebelumnya, Ketua SC Musda KNPI Majalengka Mohammad Ikrom menyatakan, Musda KNPI yang seyogyanya akan digelar 28 Februari 2019 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu menindaklanjuti surat dari Polres Majalengka dan pertimbangan keamanan. (Abduh)
