KUNINGAN (CT) – Pemberian bantuan hibah mobil pustika (Pusat Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi) dari kementrian kominfo RI kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, beberapa program pelayanan terutama sarana prasaran penyiaran publik sampai saat ini dinilai belum maksimal.
“Contohnya, pembuatan rekam e-KTP secara online itu sulit mencari identitas. Saya cari nama pribadi saja tak ada di internet. Bagaimana dia kerja sebagai pelayan masyarakat,” tanya Hasanah yang juga Ibu rumah tangga, warga Kecamatan Cilimus, Rabu (20/01).
Terpisah, Ainun Najid yang juga aktivis pendidikan non formal mengatakan, pemerintah hendaknya melayani masyarakat sepenuh hati. Misalnya, dalam sarana prasarana informasi di tiap SKPD itu harusnya mudah diakses.
“Kan jelas anggaran untuk penyiaran publik berbasis internet itu. Terus, kami sangat menyayangkan seperti di lingkungan Setda dan DPRD saja, masa kedua kantor pemerintah yang vital itu tak memiliki sarana wifi atau jaringan bebas untuk online,” jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan bantuan mobil pustika, karena hasil evaluasi dari kemenkominfo. Berdasarkan keterangan menurut Sekjen Kemenkominfo, Suprawoto mengatakan bahwa kemenkominfo mempunyai fungsi memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi mempunyai kelemahan yaitu terlalu luasnya negara indonesia, oleh karena itu kemenkominfo menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui program mobil pustika.
“Presiden menghendaki agar program program pemerintah sampai kepada akar rumput masyarakat oleh karena itu, pemberdayaan pemeritah daerah melalu dinas kominfo sangat penting bagi pengembangan informasi,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda mengatakan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kemenkominfo RI atas hibah mobil internet ini, semoga bantuan hibah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan. (Ipay)
