KUNINGAN (CT) – Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang (APETA) Kabupaten, H. Dudi Bahrudin meminta ketegasan penyelenggara negara di daerah, untuk tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas galian c yang ilegal. “Sampai sekarang, Galian c yang legal itu hanya berada di zona Kuningan Timur, yakni di tiga kecamatan, seperti kecamatan Luragung, Cidahu, Kecamatan Kalimanggis. Kalau zona galian c di Kuningan Barat itu, kami masih pertanyakan,” kata Ketua Apeta Kab. Kuningan, Dudi saat menyampaikan kepada awak media, Jum’at (29/01).
Disebutkan, dalam melakukan proses izin yang tengah digodok di pemerintah provinsi, tidak sedikit dari pengusaha galian c itu terancam kolaps. “Sebab mengenai izin, kita (pengusaha, red) telah melakukan deposito ke pemerintah provinsi soal galian c. Untuk besaran deposito sekarang itu Rp 20 juta,” kata H. Dudi didampingi Sekjend Apeta Muhamad Warid dan Divisi Humas yakni Yayat.
Menyinggung soal mandeknya izin operasi galian c, Dudi mengatakan, kejadian ini baru dirasakan seluruh pengusaha. Itu menyusul adanya pengambilan kebijakan. “Oleh karenanya, kepada tim gabungan dari pemkab, seperti Pol-PP, Dispenda, Dishub, BPLHD, dan SDAP serta bagian hukum jangan seolah tutup mata. Artinya, kita kepada pemkab meminta bantuan legalitas dalam beroperasi galian c,” jelas Dudi.
Menyinggung soal kepemilikan usaha dari kalangan aparat kepolisian dan TNI, Dudi mengaku tidak tahu. “Soal itu gak tahu, sebab dalam daftar pengusaha galian c, tidak memiliki NIK,” timpal Dudi seraya menitah wartawan untuk tanyakan langsung ke Sekjend.
“Soal itu bisa tanya ke Sekjend saja, dia lebih paham,” tandasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Kuningan, Agus Ebreg mengatakan Pembiaraan galian c di wilayah Kuningan Timur beroperasi, diduga kuat ada oknum perwira dan mantan bupati yang memiliki usaha pertambangan tersebut.
“Hal ini pernah saya sampaikan kepada Kadis SDAP (Sumber Daya Air Pertambangan, red) yakni Amir, tapi tidak ada respon sepatah kata pun,” paparnya. (Ipay)
