Citrust.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyatakan sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan berada dalam kondisi stabil pada Triwulan II 2026. Fungsi intermediasi juga dinilai berjalan cukup baik, meski sejumlah indikator pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami penurunan.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan, kondisi tersebut tercermin dari perkembangan sektor perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal, hingga layanan konsumen selama 2026.
Pada kelompok BPR, penyaluran kredit hingga Juni 2026 tercatat Rp1,79 triliun. Nilai tersebut turun 12,82 persen secara year on year (yoy), 10,82 persen secara year to date (ytd), dan 0,66 persen secara month to month (mtm).
Meski penyaluran kredit mengalami penurunan, kualitas kredit BPR menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) turun 2,12 persen secara yoy dan 2,32 persen secara ytd.
Aset BPR di Ciayumajakuning pada periode yang sama berada di angka Rp2,4 triliun. Nilai tersebut menurun 8,81 persen secara yoy, 16,38 persen secara ytd, dan 4,21 persen secara mtm.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR juga tercatat Rp1,85 triliun, setelah mengalami penurunan 11,92 persen secara yoy, 19,16 persen secara ytd, dan 5,24 persen secara mtm.
Dari sisi rentabilitas, Return on Assets (ROA) BPR per Juni 2026 berada di level 2,32 persen. Rasio itu turun 1,36 persen secara yoy dan 1,01 persen secara ytd, tetapi meningkat 0,03 persen secara mtm.
Sementara itu, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) meningkat 7,14 persen secara yoy dan 3,88 persen secara ytd menjadi 85,80 persen.
Indikator permodalan BPR justru menunjukkan penguatan. Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat 6,09 persen secara yoy, 2,44 persen secara ytd, dan 0,73 persen secara mtm hingga mencapai 22,53 persen.
Penyaluran kredit BPR paling banyak diarahkan ke sektor Bukan Lapangan Usaha-Lainnya sebesar Rp758,53 miliar atau 42,78 persen. Berikutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp625,24 miliar atau 35,26 persen.
Sektor Bukan Lapangan Usaha-Rumah Tangga menyerap Rp145,86 miliar atau 8,23 persen. Kemudian sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp60,69 miliar atau 3,42 persen serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp59,23 miliar atau 3,34 persen.
OJK Cirebon juga terus memantau penerapan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan pada BPR yang berada dalam pengawasan Kantor OJK Cirebon. Penguatan BPR turut didorong melalui konsolidasi berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Berbeda dengan BPR, kinerja Kantor Cabang Bank Umum di wilayah OJK Cirebon menunjukkan peningkatan pada Triwulan II 2026. Kredit yang disalurkan mencapai Rp49,72 triliun, tumbuh 2 persen secara yoy, 3,46 persen secara ytd, dan 0,75 persen secara mtm.
Total aset Kantor Cabang Bank Umum mencapai Rp63,26 triliun, sedangkan DPK berada di angka Rp43,52 triliun. Aset meningkat 6,21 persen secara yoy, 6,66 persen secara ytd, dan 3,63 persen secara mtm, sementara DPK tumbuh 8,42 persen secara yoy, 7,78 persen secara ytd, dan 1,58 persen secara mtm.
Secara nominal, kredit konsumsi masih menjadi penyaluran terbesar dengan nilai Rp23,83 triliun. Pertumbuhannya mencapai 4,47 persen secara yoy, 2,14 persen secara ytd, dan 0,44 persen secara mtm.
Sementara itu, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 16,52 persen secara yoy, 5,83 persen secara ytd, dan 1,41 persen secara mtm.
Pada perbankan syariah, pembiayaan yang disalurkan Kantor Cabang Bank Umum Syariah di wilayah OJK Cirebon mencapai Rp8,15 triliun. Angka tersebut meningkat 15,15 persen secara yoy, 6,17 persen secara ytd, dan 1,88 persen secara mtm.
Aset Bank Umum Syariah tercatat Rp8,76 triliun, tumbuh 7,81 persen secara yoy dan 2,16 persen secara mtm, meski turun 0,07 persen secara ytd. Penghimpunan DPK mencapai pertumbuhan 5,31 persen secara yoy dan 2,93 persen secara mtm, tetapi turun 2,24 persen secara ytd.
Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Finance (NPF) masih berada pada level 3,04 persen.
Pembiayaan Bank Umum Syariah masih didominasi sektor konsumsi dengan nilai Rp6,32 triliun. Dari sisi pertumbuhan, pembiayaan investasi meningkat 37,17 persen secara yoy menjadi Rp976 miliar.
Sementara itu, pembiayaan modal kerja meningkat 24,56 persen secara mtm menjadi Rp693 miliar dan menjadi pembiayaan dengan pertumbuhan tertinggi secara ytd sebesar 3,15 persen.
Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK Cirebon bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjalankan berbagai program edukasi. Materinya mencakup pemahaman mengenai prinsip serta produk layanan keuangan syariah.
Pada sektor industri keuangan non-bank, kondisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga Juni 2026 masih terjaga meski sejumlah indikator menurun. Aset LKM turun 7,92 persen secara yoy menjadi Rp18,32, sedangkan DPK turun 24,65 persen menjadi Rp10,32 miliar.
Penyaluran pinjaman LKM di wilayah kerja OJK Cirebon juga berkurang 19,12 persen secara yoy menjadi Rp14,87 miliar.
Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjukkan perkembangan berbeda. Asetnya meningkat 2,48 persen secara yoy menjadi Rp37,44 miliar, sementara pembiayaan yang disalurkan tumbuh 18,56 persen menjadi Rp19,01 miliar. DPK tercatat Rp13,39 miliar.
Perkembangan positif juga terlihat pada pasar modal. Jumlah Single Investor Identification (SID) di Ciayumajakuning hingga Juni 2026 mencapai 686,36 ribu, naik 108,94 persen secara yoy dan 4,91 persen secara mtm.
Jumlah tersebut menyumbang 11,87 persen dari keseluruhan SID yang tercatat di Jawa Barat. Pada periode yang sama, akumulasi transaksi saham di Ciayumajakuning mencapai Rp3,66 triliun atau meningkat 119,59 persen secara yoy.
Dari sisi pelayanan konsumen, OJK Cirebon mencatat 2.126 layanan konsultasi dan pengaduan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Sebanyak 1.726 layanan atau 78,36 persen disampaikan secara langsung melalui layanan walk-in, sedangkan 21,64 persen lainnya melalui surat atau APPK sebanyak 399 layanan.
Fintech lending menjadi sektor dengan konsultasi dan pengaduan terbanyak, yakni 669 layanan atau 31,47 persen. Selanjutnya terdapat Bank Umum sebanyak 647 layanan atau 30,43 persen, perusahaan pembiayaan 237 layanan atau 11,15 persen, kategori lain-lain 233 layanan atau 10,96 persen, entitas ilegal 191 layanan atau 8,98 persen, serta BPR 97 layanan atau 4,56 persen.
Selain itu, OJK Cirebon telah memproses 9.743 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebanyak 6.313 permintaan diajukan secara offline atau walk-in dan 3.430 lainnya melalui layanan online iDebKu.
Permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan berkaitan dengan SLIK sebesar 21,28 persen atau 417 layanan. Berikutnya penipuan sektor jasa keuangan 17,55 persen atau 344 layanan, permintaan keringanan 12,45 persen atau 244 layanan, permintaan informasi 8,88 persen atau 174 layanan, serta penyalahgunaan data 7,86 persen atau 154 layanan.
Berdasarkan mata pencaharian, konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari pegawai swasta sebanyak 599 konsumen atau 28,17 persen. Segmen wirausaha mencapai 512 konsumen atau 24,08 persen, ibu rumah tangga 392 konsumen atau 18,44 persen, ASN/TNI/Polri 270 konsumen atau 12,70 persen, pelajar dan mahasiswa 145 konsumen atau 6,82 persen, umum/lain-lain 107 konsumen atau 5,03 persen, serta pensiunan 101 konsumen atau 4,75 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, layanan tersebut terdiri atas 1.145 konsumen laki-laki atau 53,9 persen dan 981 konsumen perempuan atau 46,1 persen.
Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan konsultasi dan pengaduan terbanyak, yakni 993 layanan atau 46,71 persen. Berikutnya Kota Cirebon 661 layanan atau 31,09 persen, Kabupaten Kuningan 163 layanan atau 7,67 persen, Kabupaten Indramayu 159 layanan atau 7,48 persen, Kabupaten Majalengka 134 layanan atau 6,30 persen, serta wilayah di luar Ciayumajakuning sebanyak 16 layanan atau 0,75 persen.
Dalam bidang edukasi, hingga September 2026 OJK Cirebon telah menggelar 174 kegiatan literasi dan edukasi keuangan secara daring maupun luring dengan total 22.331 peserta.
Kegiatan tersebut tersebar di lima wilayah kerja OJK Cirebon. Kota Cirebon menjadi lokasi dengan kegiatan terbanyak, yakni 72 kegiatan yang diikuti 8.809 peserta, disusul Kabupaten Cirebon dengan 41 kegiatan dan 5.035 peserta.
Kabupaten Kuningan mencatat 29 kegiatan dengan 4.950 peserta. Sementara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka masing-masing menggelar 12 kegiatan, dengan jumlah peserta masing-masing 1.325 dan 930 orang.
Materi edukasi yang diberikan mencakup keuangan konvensional, keuangan syariah, serta kombinasi keduanya. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga jasa keuangan, media massa, dan komunitas masyarakat.
Salah satu program tematik yang dijalankan adalah Hari Indonesia Menabung sepanjang Agustus 2026. Puncak kegiatan berlangsung pada 26 Agustus 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon dan diikuti 500 pelajar Sekolah Rakyat.
Program tersebut juga diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 500/33/PEREKONOMIAN/2026 tentang Dukungan terhadap Gerakan Menabung dan Peningkatan Kepemilikan Rekening Pelajar.
OJK Cirebon turut melanjutkan pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di lima lokus, yakni Situ Cipanten di Desa Gunung Kuning, Kabupaten Majalengka; Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon; Desa Jagara, Kabupaten Kuningan; Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu; serta Wisata Kuliner Jalan Moh. Toha, Kota Cirebon.
Pengembangan setiap Desa EKI diarahkan sesuai potensi wilayah masing-masing melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan akses layanan keuangan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Desa EKI di Situ Cipanten dan Desa Jagara. Langkah itu menjadi bagian dari sinergi untuk memperluas akses serta pemanfaatan layanan keuangan masyarakat.
Di Desa Jagara, pengembangan EKI turut diarahkan pada kawasan wisata Waduk Darma. OJK Cirebon mendorong penguatan potensi wisata dan keterlibatan pelaku usaha di sekitar kawasan tersebut melalui kegiatan serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selain Desa EKI, OJK Cirebon menjalankan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui TPAKD. Program 2026 tersebut menyasar lima komoditas, yakni telur ayam, sapi perah, domba Garut, pisang Cavendish, dan garam.
OJK Cirebon melakukan Focus Group Discussion (FGD), penjajakan, serta kunjungan kepada petani dan peternak untuk mengetahui hambatan, kebutuhan, potensi, dan peluang pengembangan usaha masing-masing komoditas.
Dalam program tersebut, OJK berperan menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan yang sesuai, mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, hingga lembaga penjaminan.
Ke depan, OJK Cirebon menyatakan akan terus memperluas program literasi dan inklusi keuangan melalui product matching yang selaras dengan program TPAKD. Akses keuangan yang dituju mencakup layanan yang terjangkau, mudah, dan murah bagi masyarakat Ciayumajakuning.
OJK Cirebon juga menegaskan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan Program Pengendalian Gratifikasi. Seluruh stakeholders, rekanan, dan mitra kerja OJK Cirebon dilarang memberikan hampers, hadiah, atau parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran OJK Cirebon. (Haris)
