Citrust.id – Beredarnya link berita di salah satu media online, berisi pemasangan spanduk 2019 ganti presiden yang diduga dilakukan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, mendapatkan tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementrian Agama (Kemenag) RI, Rabu (15/08).
Berita yang viral di media sosial (medsos) itu kini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Salah seorang Komisioner anggota Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo ketika diminta tanggapan perihal itu, menyarankan agar hal itu disikapi Bawaslu Jawa Barat.
“Silakan konfirmasi ke Bawaslu Jabar,” kata dia melalui pesan singkatnya.
Salah satu Komisioner Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan meminta kepada seluruh elemen masyarakat tetap menjaga suasana iklim kondusif di tengah masyarakat. Terlebih jemaah haji seharusnya fokus dalam melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Swt.
“Memang itu ada hak konstitusional warga, namun alangkah eloknya agar tetap menjaga suasana kondusif, dan tidak mencampurkan adukan urusan ibadah dengan isu politik,” kata dia saat dihubungi via ponselnya.
Dalam konteks seperti ini, Bawaslu mengaku sulit adanya dugaan pelanggaran, karena masalah ini perlu pengkajian yang lebih mendalam. Namun, pihaknya mengimbau kepada para jemaah haji seharusnya lebih fokus melaksanakan ibadah, ketimbang terlibat dalam persolan politik praktis.
“Justru yang lebih penting itu menurut saya, yang perlu disikapi masyarakat terkait pengumuman daftar calon sementara (DCS) yang sudah diumumkan KPU. Peran dan partisipasi aktif masyarakat disini diperlukan guna melakukan penilian dan tanggapan terhadap calon wakil rakyatnya,” pintanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka, Dr. H. Yayat Hidayat mengaku belum mengetahui kebenaran berita tersebut, apakah betul dilakukan jemaah haji asal Majalengka atau dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita bohong (hoax).
Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kesemua pimpinan rombongan kloter calon jemaah haji, untuk mencari kebenaran kabar yang saat ini menjadi viral di masyarakat.
“Barusan sudah saya kontak ke semua ketua kloter, tapi belum ada jawaban. Mungkin sedang istirahat. Sebab kalau waktu di Indonesia pagi, di Mekah itu tengah malam. Nanti mungkin usai salat Subuh waktu mekah saya hubungi kontak lagi,” tuturnya.
Yayat mengaku akan bersikap tegas dan memberikan sanksi jika itu dilakukan oleh pendamping haji, namun jika dilakukan calon jemaah haji masyarakat umum, apalagi yang berlatar belakang kader atau pengurus partai politik sulit ditindak.
“Kalau memang benar berita itu, saya hanya menyarankan agar seluruh calon jemaah haji konsentrasi beribadah, dan jangan bawa urusan politik dalam ritual ibadah kepada Allah Swt,” pintanya.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka, H. M. Risan mengatakan, masalah ibadah haji merupakan ibadah sakral dan penyempurnaan rukun Islam yang ke lima. Sehingga alangkah baiknya tidak dibawa ke ranah politik.
“Sebaiknya sesorang itu harus bisa menempatkan diri. Ada waktu dan tempatnya. Jangan sampai dicampuradukan. Lebih baik khusu dalam beribadah haji, jangan diseret ke dalam ranah politik,” tegasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar link berita berjudul “viral-jemaah haji bentangkan spanduk 2019 ganti presiden”. Di dalam berita tersebut disebutkan Jemaah diduga berasal dari Kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat. /abduh
