Cirebontrust.com – Pembangunan Kota Cirebon harus dilihat dari aspek progres yang menyangkut dengan daerah-daerah lain. Jika ke depan Cirebon akan dijadikan sebagai Kota Metropolitan, maka harus ada kesesuaian atau sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
Demikian dikemukakan Akademisi sekaligus Praktisi Media, Khaerudin Himawan, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?” yang diselenggarakan LPM Setara, Senin (13/03), di Auditorium Kampus I Unswagati, Kota Cirebon.
Dijelaskan Khaerudin, RPJMD Provinsi Jabar memang mencanangkan Metropolitan Cirebon Raya yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Namun, sejauh ini dirinya melihat tidak ada sinkronisasi antara RPJMD Kota Cirebon dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
Artinya, progres pembangunan daerah Kota Cirebon tidak sesuai dengan progres pembangunan provinsi. Itu adalah “kecelakaan”. Sehingga tidak heran, progres pembangunan di Kota Cirebon mangkrak bahkan terjadi indikasi pelanggaran hukum.
“Sebagus apapun program pembangunan beserta visi dan misinya, jika tidak dikawal dengan langkah konkret, maka program tersebut akan sia-sia,” kata Khaerudin.
Ia menambahkan, pemimpin daerah berperan utama dalam mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, melalui momen ini, dirinya mengingatkan pemimpin daerah untuk berintropeksi diri. Demikian juga dengan legislatif dan masyarakat yang telah gagal dalam mengontrol kebijakan maupun program pemerintah.
“Kita sedih mendengar Cirebon dengan julukan kota tilang serta Cirebon sebagai kota seribu lubang. Mau dibuat apa lagi Cirebon ini?” katanya. (Haris)
