Citrust.id – Tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon pertanyakan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi nakes honorer.
Para nakes honorer itu bertemu Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk pertanyakan kuota P3K.
Ketua Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon, Sartini mengatakan, pihaknya baru saja beraudiensi dengan Wakil Bupati Cirebon agar bisa beraudiensi dengan Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah. Mereka hendak menanyakan kesejahteraan dan formasi Kuota P3K, terutama untuk tenaga kesehatan honorer.
“Nakes honorer akan dihapus pada tahun 2023. Kami merasa bimbang. Hari ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Bupati. Alhamdulillah, beliau memfasilitasi, memberikan dukungannya, dan mendengarkan aspirasi kami,” ungkap Sartini, Senin (8/8/2022)
Sartini menjelaskan, mereka ingin melakukan audiensi karena belum ada titik terang soal kuota P3K honorer nakes. pasalnya kata Sartini, pihaknya sudah menyampaikan secara lisan maupun formal dengan melayangkan surat sampai lima kali untuk bisa beraudiensi. Namun, tidak ada tanggapan dari Kadinkes.
“Kami ingin dirangkul. Kami ini anak-anaknya Dinas Kesehatan. Selama ini, kami ingin bertemu dan audiensi, apakah data kami masuk kuota untuk P3K pada tahun 2022 atau 2023. Kami masih bimbang karena kami belum pernah dapat kesempatan bertemu dengan kadinkes,” ungkap Sarniti
Sarniti mengungkapkan, selama masa pandemi, tugas tenaga honorer sebagai garda terdepan sama beratnya. Namun, tidak ada reward dari pemerintah daerah bagi tenaga non-ASN.
“Untuk nakes sendiri belum ada kesejahteraannya karena kami merasa tugas kami berat. Bekerja memang berat, cuma kami meminta hak kami apakah pemerintah mau memberikan suatu reward kepada nakes honorer di Kabupaten Cirebon, seperti halnya untuk guru membuka peluang kuota P3K sampai empat ribu,” ungkapnya.
Sartini menyebutkan, di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ada sekira 1.510 tenaga kesehatan non-ASN. Para honorer tersebut menerima upah dari jasa pelayanan yang berarti dari masyarakat. Dari pemda dan puskesmas tidak menerima.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, nakes honorer telah menyampaikan aspirasi agar ada ruang untuk bisa beraudiensi dengan Kadinkes. Kaitannya tentang kesejahteraan dan kuota P3K nakes honorer.
“Teman-teman nakes ini ingin ikut masuk kuota P3K. Mereka menyampaikan, tahun 2022 kuotanya hanya 14. Menurut teman-teman pejuang ini sangat kecil berbanding kuota untuk pendidikan,” ujar Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan untuk menciptakan generasi emas yang unggul, begitu juga dengan kesehatan.
“Seperti pada pandemi Covid-19 kemarin, mereka berada di garda terdepan. Ini taruhannya nyawa,” ungkapnya.
Ayu memastikan, ia akan menjembatani para nakes yang ingin berdialog dengan Kadinkes sehingga mereka merasa diakui sebagai anak.
“Apa sih susahnya menerima aspirasi dari makes. Aspirasi ini bisa kita tampung dan nanti dinas bisa sampaikan ke bupati terkait anggaran P3K. Nanti saya akan komunikasi. Semua dinas tentu ada evaluasi kinerja,” tandasnya. (Haris)
Komentar