Citrust. Mid – Forum Panjunan Bersama (FPB) dan Forum RW Panjunan Kota Cirebon akan melakukan unjuk rasa menuntut keadilan aturan stockpile batu bara di Pelabuhan Cirebon.
Rencananya, unjuk rasa itu akan berlangsung di Senin (22/7/2024), di gedung DPRD Kota Cirebon dan gerbang Pos 1 Pelabuhan Cirebon.
Ketua Forum RW Panjunan Kota Cirebon, Zaki, mengatakan, di Kelurahan Panjunan ada 10 RW, bukan satu RW.
“Kami trauma dengan mediasi yang berlangsung di Kecamatan Lemahwungkuk pada 2023 dan di Polsek KPC. Kami tidak dilibatkan,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).
Bagi Forum RW Panjunan dan FPB, tidak masalah dengan keberadaan stockpile batu bara di Pelabuhan Cirebon.
“Kami di sini sembilan RW, Rukun Nelayan, dan FPB, tidak keberatan dengan keberadaan stockpile di Pelabuhan Cirebon,” ucapnya.
Namun demikian, Zaki mengungkapkan, seandainya harus ditutup, pihaknya juga tidak merasa keberatan. Asal ditutup semua.
“Kalau memang harus tutup, ya tutup semua. Jangan hanya PT TJSE,” katanya.
Menurutnya, PT TJSE telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, termasuk untuk RW 01 juga ada. Namun, RW 01 belum diambil. Yang pertama diambil,” ungkapnya.
Zaki mengatakan, sudah ada kesepakatan antara PT TJSE dengan warga. Termasuk dengan warga RW 01. Pada tahun 2022, RW 01, RW 07, dan RW 10 Panjunan, berikut dengan rukun nelayan tidak keberatan dengan stockpile TJSE.
“MoU-nya ada, tidak ada masa waktunya, dan masih berlaku mungkin sampai saat ini. Untuk kontraknya, PT TJSE sampai dengan 2025 dan didukung oleh 10 RW dan Rukun Nelayan pada tahun 2023,” ucapnya.
Zaki menuturkan, stockpile dibuka di tahun 2022 atas permintaan GM Pelindo Cirebon. Sementara, untuk stockpile PTP sudah beroperasi dari tahun 2019.
“Kalau PT TJSE jelas ada kontribusinya kepada warga Panjunan. Sedangkan kalau PTP tidak ada sama sekali kontribusi kepada warga. Jadi harus adil, kalau TJSE tutup, PTP juga harus tutup,” tuturnya.
Sebelumnya, warga Kampung RW 01 Pesisir Selatan, Kota Cirebon, memblokade akses Pelabuhan Cirebon, Senin (15/7/2024).
Mereka meminta aktivitas stockpile batu bara dihentikan karena dinilai merusak kesehatan.
Menurut M. Jamal, salah satu warga yang melakukan demo, aksi tersebut merupakan puncak dari mediasi yang sebelumnya dilakukan, akan tetapi tetap dilanggar.
“Aksi ini sebagai pucak dari mediasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait bersama warga RW 01,” ucapnya. (Haris)
