Citrust.id – Desa Cadangpinggan, Kecamatan Sukagumiwang, dan Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, raih prestasi. Dua desa itu mendapat penghargaan Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2022.
Mewakili Bupati Indramayu Nina Agustina, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jajang Sudrajat, menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum Tahun 2022 oleh Plh. Kepala BPHN Kemenkuham RI, Audy Murfi M.Z.
Penyerahan penghargaan berlangsung di aula Barat Gedung Sate, Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/11/2022),
Jajang Sudrajat, mengatakan, sebanyak 10 desa di Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai desa sadar hukum tahun 2020-2022. Hal itu sebagai bentuk sinergitas kerja sama antara Kemenkumham RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebanyak enam desa di Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai desa sadar hukum pada tahun 2020. Keenam desa itu meliputi Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang, serta Desa Sleman dan Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliyeg. Selanjutnya Desa Rambatan Wetan, Desa Kenanga, dan Desa Wanantara, masing-masing di Kecamatan Sindang.
Kemudian pada tahun 2021, penetapan dua desa sadar hukum meliputi Desa Rancasari dan Desa Beduyut. Kedua desa itu berada di Kecamatan Bangodua.
Pada tahun 2022, penetapan dua desa di Kabupaten Indramayu sebagai sadar hukum meliputi Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, dan Desa Cadangpinggan, Kecamatan Sukagumiwang.
Dalam kesempatan tersebut, ikut mendampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jajang Sudrajat, dalam peresmian atau penghargaaan desa sadar hukum tahun 2021, diwakili Kepala Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Tahun 2021 diwakili Kepala Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua.
Pada Tahun 2022, diwakili Kepala Desa Cadangpinggan dan Kepala Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.
Jajang menerangkan, kriteria penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap desa atau kelurahan berdasarkan jumlah nilai sadar hukum. Nilai sadar hukum itu meliputi empat dimensi, seperti akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi.
Desa atau kelurahan sadar hukum dapat berarti sebagai desa yang telah mendapat pembinaan. Bisa juga karena karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa atau kelurahan sadar hukum.
“Hal ini tidak terlepas dari peran Bupati Indramayu, Nina Agustina, sehingga 10 desa di Kabupaten Indramayu dari 2020 hingga 2022 ditetapkan sebagai desa sadar hukum,” terangnya.
Sementara itu, Plh. Kepala BPHN Kemenkuham RI, Audy Murfi M.Z menyampaikan rasa bangganya kepada para kepala desa atau lurah yang berhasil mencapai prestasi dalam masyarakat hukum di wilayahnya. Dengan segala ketidak mudahan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya mampu dan mendapatkan predikat sebagai desa kelurahan sadar hukum.
“Saya menyadari, tidak mudah untuk mencapai predikat desa kelurahan sadar hukum. Desa harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks desa atau kelurahan yang sangat kompleks. Hal ini saya harap dapat menjadi perhatian bagi desa atau kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya,” tandasnya. (Haris)