Majalengkatrust.com – Anggota Komisi XI, Maruarar Sirait mengatakan pentingnya interaksi dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dikembangkan dari Dana Desa
“Presiden Jokowi sejak 2014 ingin membangun Desa, bagaimana Tol laut berfungsi dan pembangunan infrastruktur merata. Tidak ada Presiden mana pun selain Pak Jokowi yang memberikan dana desa sebesar ini,” kata Maruarar saat menjadi narasumber Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, untuk Mendorong Inisiatif Desa Membangun di Gedung Graha Sindangkasih Majalengka, Kamis (22/12).
“Buatlah sejarah yang positif saat Bapak Ibu menjadi Kepala Desa, buatlah yang bermanfaat dari dana desa ini untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya ke ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Majalengka.
Maruarar menegaskan, anggaran Dana Desa yang diajukan Menteri PDT perlu persetujuan DPR, dan apabila bisa mengentaskan kemiskinan dan audit BPK pun bagus, DPR tidak akan ragu menyetujuinya.
Bupati Majalengka, H. Sutrisno mengatakan kalau mau makmur dan sejahtera, desa harus disejahterakan.
“Selain bersyukur adanya UU Desa dan dana desa yang besar, saya merasa khawatir dengan adanya penyimpangan dana desa ini, khawatir kepala desa saya terjerat hukum,” ungkap Bupati Sutrisno.
“Namun saya belum melihat geliat riil pembangunan yang nyata, sepi-sepi saja, paling Gapura dan pagar balai desa yang terlihat kinclong. Begitu cair dana desa langsung uang ditarik 100 persen, apakah uang itu aman, desa kan tidak punya brankas, hati-hati buat para Kepala Desa,” tambah Bupati Sutrisno.
Bupati Sutrisno mengimbau, melakukan pembangunan desa jangan seperti proyek. Swadaya dan swakelola harus dijalankan dan adanya partisipasi publik.
Dikatakan dia, ada 31 desa yang menjadi pilot project desa mandiri, dari 330 desa di Majalengka yang akan menjadi percontohan desa lainnya.
“Pendamping desa kurang dirasakan gregetnya, alangkah baiknya kalau Pemkab juga dilibatkan memberikan pendampingan. Buat Bumdesmart jadi distributor gas, pupuk, pom bensin mini dan lain-lain sesuai potensi desa masing-masing,” tukasnya. (Abduh)
