Citrust.id – Anggota DPR RI Komisi VIII, H. Satori, S.Pdi, MM, meminta Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi distribusi penyaluran bantuan sosial.
Hal ini dikatakannya saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan Setjen Kemensos dengan tema “Evaluasi Verifikasi dan Validitas Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial” di Gedung Nusantara II Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
“Evaluasi harus terus dilakukan agar tidak muncul masalah di lapangan. Saya mendengar masukan dari masyarakat di dapil saya berkaitan dengan persoalan verifikasi dan validasi penerima bantuan. Ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Selain itu, dari dana desa berupa bantuan tunai dan nontunai,” tuturnya.
Satori melanjutkan, salah satu evaluasinya adalah perlu dilakukannya publikasi data penerima bantuan, seperti pemasangan penerima bantuan dari PKH, dan bantuan provinsi, daerah serta lainnya di wilayah masyarakat penerima bantuan tersebut. Dengan demikian, yang mendapatkan dari Kemensos dan lainnya, warga sekitar mengetahui.
“Dengan adanya keterbukaan informasi di masyarakat, maka tidak menimbulkan persoalan. Artinya, masyarakat langsung paham mana yang mendapatkan bantuan sosial. Pendataan yang divalidasi oleh pemerintah desa juga bisa disinergikan dalam penyaluran bantuan. Desa yang sudah update data perlu diberikan reward,” pungkasnya. (Rls)
