Ilustrasi
CIREBON (CT) – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati berpendapat, bahwa sudah saatnya PT PLN (Persero) harus benar-benar rela meninggalkan bahan bakar minyak (BBM) sebagai energi bagi pembangkitnya. Apalagi banyak sumber energi yang bisa dimanfaat, seperti gas alam.
Enny mengingatkan, dua sumber energi pembangkit yang memiliki pasokan besar dan belum dikelola maksimal yakni gas dan batubara. Jika terus memaksakan memakai BBM jenis solar, maka harus impor sehingga dari sisi keekonomian sangat buruk, dan neraca bisa terus defisit.
Menurutnya, diperlukan konsistensi dari pemerintah sekaligus tidak mengulang kesalahan dalam proyek 10 ribu megawatt. Proyek itu gagal karena menggunakan teknologi yang nonadaptif terhadap gas.
Memilih gas untuk pembangkit, kata Enny, akan jauh lebih efisien karena dari sisi pasokan akan lebih stabil. Pemerintah, karena menggunakan gas dalam negeri, bebas menetapkan harga sendiri, dan tidak bergantung terhadap fluktuasi kurs, juga harga minyak dunia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghitung, penggunaan gas di pembangkit listrik menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Dengan menggunakan BBM, BPP listrik bisa mencapai Rp2.200 per kilowatt hour (kWh). Sementara dengan gas (BPP) bisa Rp1.300-1.400 per kWh, bahkan ada yang bisa lebih rendah lagi Rp1.200 per kWh. Artinya, jika memilih gas untuk pembangkit, PLN bisa menghemat cukup signifikan. (Net/CT)
Komentar