Citrust.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan program Makan Bergizi Gratis guna mencegah terulangnya kejadian yang tidak diinginkan. Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja dari Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan langsung ke setiap dapur Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Sosialisasi program tersebut digelar pada Rabu (11/2/2026) pukul 09.00 WIB di Graha Harmas Brataseni, Depok. Kegiatan itu dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, serta ratusan warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Nuroji menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang telah diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025.
“Program Makan Bergizi Gratis dibentuk dengan tujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai upaya menekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia,” ujar Nuroji.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. Ia menilai masih terdapat kelemahan tata kelola dari hulu hingga hilir, termasuk lemahnya pengawasan terhadap penyedia makanan, standar keamanan pangan yang belum konsisten, serta kesiapan infrastruktur dapur yang belum optimal.
“Penguatan tata kelola dan regulasi perlu dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur nasional yang mengikat bagi seluruh dapur layanan. Standar keamanan pangan dan gizi harus seragam di seluruh daerah, serta memperkuat peran Badan Gizi Nasional sebagai koordinator utama lintas kementerian dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ke depan, pengawasan dan audit rutin akan dilakukan di dapur SPPG oleh Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara terhadap dapur yang tidak memenuhi standar. Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat dan orang tua sebagai pengawas sosial.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas publik akan diperkuat melalui keterbukaan informasi mengenai mitra penyedia serta laporan kinerja program. Sistem pengaduan masyarakat akan dibuat lebih mudah diakses dan responsif.
Dengan pelibatan DPR RI dalam fungsi pengawasan dan evaluasi berkala, program tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
