Majalengkatrust.com – Baru pertama kali terjadi dalam sejarah Sidang Paripurna DPRD tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 berlangsung dua kali dalam sehari.
Sidang Paripurna yang pertama dilakukan pukul 10.00 WIB dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dewan atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2017.
Sementara sidang paripurna kedua yang dilakukan pukul 16.00 WIB, dengan agenda Jawaban Bupati Majalengka terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2017.
Kedua Sidang Paripurna dilakukan di Gedung Bhineka Sawala DPRD Majalengka, Kamis (22/12).
Adapun pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kab. Majalengka yang disampaikan oleh perwakilan seluruh fraksi Suheri dalam tentang pendapatan daerah.
Fraksi-fraksi DPRD Kab. Majalengka memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan umum pendapatan untuk tahun anggaran 2017 yang mengalami peningkatan di antaranya, optimalisasi potensi penerimaan daerah dengan tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Mendorong partisipasi publik dalam pencapaian target pembangunan, peningkatan PAD melalui pengembangan potensi obyek wisata dan optimalisasi PAD melalui peningkatan investasi dan penyertaan modal.
“Apresiasi kami tersebut disertai harapan agar pmerintah daerah mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan melalui diantaranya pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Majalengka,” Ungkap Suheri.
Menurutnya, potensi pariwisata tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang membutuhkan penataan dan pengembangan dan penyerahan wewenang kemetrologian kepada pemerintah Kabupaten Majalengka.
“Hal itu, merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tambah Suheri.
Pandangan fraksi-fraksi dalam hal Belanja Daerah, lanjut Suheri, DPRD menyikapi berkaitan dengan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Di antaranya, terkait kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian keberhasilan wajar dikdas 09 tahun agar lebih di prioritaskan.
Oleh karena itu anggaran program kegiatan yang terkait dengan sekolah menengah atas hendaknya dimanfaatkan untuk program kegiatan lainnya.
“Dalam rangka meningkatkan kesejahtraan PNS di Kabupaten Majalengka, mendongkrak kinerja kami mohon agar pada tahun 2017 pemerintah daerah menganggarkan asuransi jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi PNS Kabupaten Majalengka,” ungkap Suheri.
Suheri menyarankan dalam pningktan belanja publik diharapkan pemerintah membuat kebijakan terkait penataan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan CSR dan kami mendorong untuk di buatkan peraturan daerah terkait hal tersebut.
“Dari sektor Pembiayaan pada rancangan APBD tahun 2017 pembiayaan NETTO dianggarkan sebesar Rp. 42,043 miliyar. Atau mengalami penurunan sebesar Rp. 134,947 milyar atau turun sebesar 76,25% dibanding pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp. 176,991 milyar. Kami mohon penjelasannya,” tukas Suheri.
Dalam sidang paripurna Jawaban Bupati Majalengka disampaikan Wabup, H Karna Subahi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Majalengka atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2017.
Wakil Bupati Majalengka H. Karna Sobahi mengatakan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD merupakan pandangan yang konstruktif sebagai langkah awal.
Seperti untuk tujuan membangun kerjasama dalam menajamkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka melalui konstruksi perencanaan tahun anggaran 2017. (Abduh)
Komentar