oleh

Mukernas PKB Hasilkan Tujuh Keputusan

JAKARTA (CT) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diselenggarakan di Jakarta Conventional Center pada 5-6 Februari. Mukernas tersebut menghasilkan tujuh rekomendasi eksternal partai yang berkaitan dengan isu di Negri ini.

Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers usai penutupan Mukernas di Jakarta, Sabtu (06/2) menjelaskan, dari Mukernas yang diselenggarakan selama dua hari tersebut ada tujuh poin yang dihasilkan.

Ketujuh poin tersebut menyangkut keberadaan DPD, pemilihan gubernur, dan sikap serta aksi terhadap isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), narkoba, dan terorisme.

Pertama, mengenai sikap PKB yang merekomendasikan agar DPD dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokok lembaga negara tersebut masih seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

”Untuk itu DPD harus dikuatkan apabila tidak maka dibubarkan saja,” tegas Karding.

Karding menjelaskan, poin yang kedua mengenai pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan tidal lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebab gubernur secara tidak langsung tidak memiliki rakyat dan terbatas oleh kewenangan. Gubernur hanya sebagai kepanjangan tangan presiden dengan melakukan koordinasi.

”Gubernur jangangkauanya terbatas sehingga itu tidak perlu dipilih oleh rakyat, cukup dipilih oleh anggota DPD,” tuturnya.

Masih kata Karding, yang ketiga PKB memutuskan untuk membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mensukseskan gerakan pembangunan Indonesia dari pinggiran desa.

PKB melalui DPC dan DPW masing-masing daerah akan membentuk kelompok kerja dalam mendukung gerakan tersebut. Keempat, PKB dengan tegas menolak adanya perkawinan sejenis di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.

Kelima, PKB meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan pembangunan institusi demokrasi yang disebut partai politik. PKB mendorong agar bantuan dana partai politik tetap ditingkatkan.

BACA JUGA:   Ribuan Santri Majalengka Ikuti Jalan Sehat Bersarung

”Keenam, PKB juga mendorong upaya pemberantasan narkoba secara riil sekaligus membantu penguatan Badan Narkotika Nasional. Dalam waktu dekat, seluruh anggota dprd dan pejabat kader PKB akan melaksanakan tes urin sebagai bentuk komitmennya,” tegasnya.

Masih kata Karding, yang ketujuh yakni merekomendasikan untuk mengirim 1000 kyai kampung ke seluruh Indonesia guna mendampingi dan meluruskan paham-paham warga Indonesia yang diaangap melenceng dari ajaran agama.

”Orang-orang yang sudah melenceng harus diluruskan,” ungkapnya. (Eros)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed