Citrust.id – Imbas dari kasus yang saat ini menimpa Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra berdampak juga kepada tersendatnya sejumlah Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, termasuk anggaran dana desa.
Hal ini lantaran diperlukannya tanda tangan sang Bupati dalam prosesi pencairan dana tersebut. Sehingga dirasa Kabupaten Cirebon perlu menunjuk salah seorang untuk dijadikan PJ Bupati dengan dalih urgen.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengaku, belum mengetahui secara pasti terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai PJ Bupati.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan hingga saat ini baru mendapat informasi terkait undangan berupa radiogram dari Pemrov Jawa Barat untuk turut hadir dalam koordinasi persiapan pelantikan PJ Bupati di Gedung Sate Kota Bandung, pada Senin (19/11/2018) nanti.
“Dalam undangan itu tidak disebutkan siapa yang akan dilantik dan kapan dilantiknya. Hanya undangan koordinasi persiapan pelantikan saja,” terang Iwan kepada citrust.id saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Bupati Cirebon, Kecamatan Sumber, Jumat (16/11/2018).
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi mengatakan dalam penunjukan PJ Bupati Cirebon haruslah menunggu sampai status Sunjaya ditetapkan sebagai terdakwa.
Di sisi lain, dirinya menilai tindakan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, menunjuk Dicky Saromi sebagai Penjabat (PJ) Bupati Cirebon terlalu dipaksakan.
Hal tersebut diungkapkan Junaedi bukan tanpa alasan. Sebelumnya telah terbit SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8460 Tahun 2018 yang menunjuk saudara Dicky Saromi sebagai PJ Bupati Cirebon. Dalam SK tersebut dibarengi juga dengan pemberhentian Rahmat Sutrisno sebagai Plh Bupati Cirebon.
“Kita apresisasi gerak cepatnya Kemendagri, tetapi apakah benar Kemendagri menerbitkan SK PJ Bupati Cirebon tanpa memberhentikan sementara? Kan statusnya masih tersangka,” tanya Junaedi heran saat dikonfirmasi kemarin.
Dicky Saromi saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat./dhika
