Citrust.id – Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis kembali digelar bersama mitra kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ashabul Kahfi, yang memaparkan secara komprehensif tujuan, mekanisme, serta dampak strategis program nasional tersebut bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Ashabul Kahfi menyoroti isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait sumber pendanaan program tersebut. Ia menegaskan bahwa pendanaan program tidak memiliki kaitan dengan anggaran guru.
“Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi yang mengaitkan sumber pendanaan program ini dengan anggaran untuk guru. Perlu kami tegaskan bahwa pendanaan program ini tidak berasal dari, tidak mengurangi, dan tidak memiliki kaitan dengan anggaran guru. Hak dan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas dan dialokasikan sesuai ketentuan dalam APBN maupun APBD,” ujar Ashabul
Kahfi saat menyosialisasikan program tersebut di sebuah kafe di kawasan Bajiminasa 1, Tamarunang, Mamajang, Makassar, Selasa (17/2).
Ia menjelaskan bahwa program tersebut memiliki pos anggaran tersendiri yang telah dirancang melalui mekanisme penganggaran resmi dan terpisah dari sektor pendidikan.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga stabilitas pembiayaan pendidikan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.
Ashabul Kahfi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mengajak masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pelaksanaan program tersebut di Makassar telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap perekonomian lokal.
“Pelaksanaan program ini telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan kondisi tenaga kerja di Kota Makassar. Berbagai efek domino yang muncul tidak hanya memperkuat sektor usaha mikro dan kecil, tetapi juga menciptakan peluang kerja serta meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurut dia, program tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui partisipasi pelaku usaha dalam rantai pasok kebutuhan pangan dan jasa pendukung. Perputaran ekonomi di sektor riil meningkat dan memberikan efek berganda pada sektor perdagangan, transportasi, hingga jasa lainnya.
Selain itu, program tersebut turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal. Banyak pelaku usaha terdorong menambah tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan produksi dan distribusi.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi salah satu fokus utama. Melalui akses pelatihan, pendampingan, serta peluang pemasaran yang lebih luas, kapasitas pelaku usaha lokal semakin menguat sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan.
Melalui sosialisasi ini, pemahaman masyarakat terhadap program nasional tersebut diharapkan semakin komprehensif. Pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan diyakini dapat memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
