Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak dipangkas untuk menyesuaikan kebijakan nasional tersebut.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon turut terdampak penerapan efisiensi itu.
Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan, mengatakan, beberapa pos anggaran harus disesuaikan, termasuk perjalanan dinas, kebutuhan alat tulis kantor (ATK), konsumsi, publikasi, hingga kajian.
“Kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam Inpres 1 Tahun 2025, bahwa ada beberapa kegiatan yang perlu diefisiensi. Salah satunya seperti perjalanan dinas, ATK, konsumsi (mamin), publikasi, maupun kajian dalam bentuk kajian,” ujar Wandi.
Menurut Wandi, mekanisme efisiensi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perhitungan mandiri hingga evaluasi melalui Digital Expenditure System (DES) yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Selain itu, kebijakan efisiensi juga menyesuaikan arahan pimpinan.
“Kami ikuti semua karena mekanisme yang kami lakukan itu dari awal melakukan perhitungan mandiri. Kemudian melalui DES yang dilakukan oleh BPKPD, dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan,” ujarnya.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, Wandi menegaskan,.DPRKP Kota Cirebon tetap memprioritaskan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi. Program infrastruktur tetap dijalankan, termasuk perbaikan bangunan, pembangunan jalan lingkungan, dan peningkatan drainase di kawasan kumuh.
“Khusus yang prioritas itu terutama proyek ataupun kegiatan-kegiatan infrastruktur. Kami pun ada perbaikan bangunan, kemudian jalan lingkungan, serta drainase di kawasan kumuh. Itu yang menjadi proyek ataupun kegiatan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dan akan kami laksanakan secepatnya,” pungkasnya. (Haris)
