Citrust.id – Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Fachrul Razi, di gedung DPR RI, Jakarta, selama dua hari, 25-26 Juni 2020. Raker tersebut membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019, dan Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2020.
Pada hari pertama raker atau Kamis (25/6), legislatif di Komisi VIII DPR RI belum menyetujui usulan kenaikan Pagu Indikatif Kemenag RI dalam RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun atau naik 2,48 persen dari tahun sebelumnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasdem, H. Satori S.Pdi., MM, mengatakan, tahun lalu, anggaran Kemenag RI sebesar Rp66,4 triliun. Sedangkan realisasinya Rp63,9 triliun atau sebesar 96,28 persen dari total pagu anggaran.
“Artinya, setiap tahun ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar. Tetapi, Pak Menteri mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2021. Mohon maaf, kami belum bisa menyikapi secara keseluruhan,” ujarnya.
Satori juga menyinggung realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 untuk program haji dan umrah yang sebesar Rp381,7 miliar atau 26,99 persen. “Mohon dijelaskan, anggarannya digunakan untuk apa? ucapnya.
Pada raker hari kedua atau Jumat (26/6), Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp66,6 triliun. Dewan juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp3,8 triliun.
Namun, Komisi VIII DPR RI belum menyetujui Kegiatan Prioritas RKP Kementerian Agama RI Tahun 2021. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait alokasi anggaran Kegiatan Prioritas RKP dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.
Pada raker hari kedua, Komisi VIII DPR RI juga telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama DPR RI mengenai realisasi anggaran Kemenag RI Tahun 2019 sebesar Rp63,9 triliun atau 96,28 persen dari total anggaran Rp66,4 triliun.
Dewan dapat memahami penjelasan Menteri Agama RI terkait anggaran Kemenag RI Tahun 2020 yang hingga 24 Juni sudah terserap sebesar Rp24,7 triliun. Jumlah tersebut senilai 38,69 persen dari total pagu anggaran Rp63,8 triliun. (Rls)
