MAJALENGKA (CT) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan demo di depan pendopo kantor Bupati Majalengka, Kamis (11/12).
Dalam orasinya, para buruh tetap meminta kenaikan UMK dan penghapusan sistem kerja alih daya yang masih diberlakukan di beberapa perusahaan. Selain itu para buruh meminta kepada pemerintah agar berpihak ke para buruh dan tidak berpihak ke pengusaha.
Baharudin Simbolon Koordinator KSBSI Jawa Barat dalam orasinya mengatakan pihak SBSI meminta agar UMK di Majalengka minimal sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
“Kami minta rekomendasi UMK dari Bupati Majalengka sebesar Rp. 1,2 juta yang sudah diajukan ke Gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi dirubah dan minimal sama dengan KHL,” kata Baharudin.
Sementara Ari Joko dari DPP SBSI Jakarta mengatakan bahwa hasil survei KHL anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Majalengka perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan faktor inflasi yaitu menurunya nilai tukar mata uang dan kenaikan harga BBM.
“Harga bensin dan rokok di Jakarta dengan Majalengka sama, kami mohon penjelasan mengenai mekanisme survei KHL oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka,” ujar Joko.
Selain itu pihaknya mempertanyakan nasib para buruh di Majalengka yang sudah bekerja bertahun-tahun namun belum diangkat sebagai karyawan dan hanya berstatus tenaga kerja kontrak bahkan tenaga harian lepas.
“Kami juga menuntut ketemu langsung dengan Bupati,” tukas Joko.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majalengka Abdul Gani mengatakan pihaknya dalam menentukan UMK sudah sesuai dengan mekanisme melalui KHL dan rapat Dewan Pengupahan.
“Nilai UMK juga sudah ditetapkan Gubernur, kalau mau audiensi Pak Wakil Bupati bersedia, kalau Bapak Bupati sedang ke luar kota,” ungkapnya menjawan pertanyaan para buruh. (CT-110)
Komentar