CIREBON (CT) – Bantuan traktor tangan gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi petani di Kecamatan Karangsembung dan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, diduga diwarnai pungutan liar oleh oknum pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian wilayah setempat, sebesar Rp 5 juta hingga Rp 2 juta untuk 1 traktor.
Hal itu diungkapkan Takyan, Ketua Kelompok tani ‘Sumber Raharja’ Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, dirinya dengan terpaksa tisak mengambil traktor gratis tersebut, karena harus membanyar Rp 2 juta, dengan alasan sebagai ongkos angkut.
“Karena tak ada uang ya terpaksa belum diambil. Kalau ongkos kirim kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu sih sanggup. Tapi, kalau sampai Rp 2 juta ya sangat memberatkan. Darimana uang sebanyak itu,” tanya Takyan, Selasa (31/05).
Takyan menceritakan, sekitar 2015 lalu dirinya bersama kelompok tani lain mendapatkan bagian dari program traktor gratis. Ketika akan mengambil ternyata ada biaya administrasi Rp 5 juta.
Karena tak ada uang, tak jadi diambil. Beberapa bulan berikutnya, dirinya menanyakan lagi tentang traktor gratis tersebut, dan kembali ditanyakan uang administrasi, yang kala itu kisaran Rp 3 juta. Bulan berikutnya menanyakan lagi dan turun lagi uang administrasi Rp 2 juta.
“Saya kesal, jadi saya adukan ke kuwu untuk difasilitasi dan ternyata hasilnya juga sama, harus ada uang Rp 2 juta untuk mengambil traktor tangan yang katanya gratis itu. Sampai sekarang belum diambil, karena tak ada uang,” tuturnya.
Masih dikatakan Takyan, tak hanya dirinya saja yang dipungut biaya administrasi dengan dalih ongkos angkut. Desa lain juga mengalami hal serupa, bahkan informasinya ada yang sampai menebus Rp 5 juta.
“Desa lain yang mendapatkan program traktor gratis sepertinya sudah diambil seluruhnya, tinggal saya saja yang belum, karena tak ada uang,” katanya.
Kuwu Desa Sumurkondang, Heriyanto membenarkan adanya keluhan kelompok tani yang mendapatkan program traktor tangan gratis. Namun belum diambil, karena harus ada sejumlah uang.
“Setelah dapat laporan dari kelompok tani, saya fasilitasi dengan UPT pertanian kecamatan. Akan tetapi, tak membuahkan hasil. Sehingga, belum juga diambil. Kalau sebatas ongkos angkut, kami juga mengerti. Tapi kalau sampai jutaan rupiah, uang dari mana. Masa program traktor gratis, harus ada sejumlah uang,” ujarnya.
Sementara, saat CT mendatangi kantor UPT Pertanian kecamatan, untuk melakukan konfirmasi, terlihat kantor itu dalam keadaan tertutup, sepi dan terkunci. Namun, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Suwarno, Kepala UPT Pertanian kecamatan itu, melalui pesan singkat dirinya mengaku sedang berada di luar kota.
“Saya sedang ada di Bandung,” tulisnya. (Riky Sonia)
Komentar