Ilustrasi
CIREBON (CT) – Pemerintah dinilai tidak terbuka ke publik terkait Perppu No 1/2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual atas perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut Konselor Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Indonesia, Evie Permata Sari, proyek hukuman kebiri biayanya cukup besar. Hasil survei di sejumlah negara yang berlakukan hukuman kebiri, sedikitnya menghabiskan Rp180 juta untuk satu orang selama satu tahun.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitulu mengatakan bahwa jika proyek hukuman kebiri dijalankan tanpa transparansi, justru berpotensi tindak pidana korupsi. Selain di soal pelaksanaan, Erasmun juga mempertanyakan biaya chip yang akan dipasang bagi pelaku kejahatan seksual.
Karena tidak transparannya pemerintah itulah, Erasmus menegaskan pihaknya bersama ‘Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri’ akan mengadukan hal itu kepada Ombusdman RI. (Net/CT)
Komentar