Ilustrasi
CIREBON (CT) – Program Kartu Cerdas Brebes (KCB) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, membuat sejumlah sekolah di Kabupaten Cirebon, khususnya wilayah perbatasan mengalami penurunan drastis jumlah siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016-2017, Rabu (20/07).
Rata-rata 30-50 persen siswa dari Brebes yang biasanya sekolah di Kabupaten Cirebon menarik diri. Hal itu membuat kecemburuan masyarakat di Kabupaten Cirebon, yang tidak ada jaminan dari pemerintah, padahal PAD Kabupaten Cirebon lebih besar dibandingkan Kabupaten Brebes.
Informasi yang didapat CT menyebutkan, terkait peluncuran KCB yang menjamin seluruh pelajar dari semua tingkatan, termasuk pelajar dari daerah lain yang bersekolah di Brebes, membuat banyak sekolah yang berada di perbatasan mengalami penurunan.
Bahkan beberapa diantaranya yang sudah mendaftarkan diri ke beberapa sekolah di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon, akhirnya beramai-ramai mengundurkan diri.
Seperti halnya yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhamadiyah Ciledug. Imbas dari program KCB, sekolah yang biasanya menampung 30-50 persen siswa dari Brebes, kini tidak ada satupun siswa asal Brebes yang mendaftarkan diri ke sekolah tersebut.
“Di tahun ini SMP Muhamadiyah Ciledug menerima 92 siswa, yang dibagi 2 rombongan belajar (Rombel) dari target 3 Rombel. Pada awal pendaftaran ada sekitar 16 siswa berasal dari kabupaten Brebes, akan tetapi secara tiba-tiba semuanya mengundurkan diri,” ungkap Kepala SMP Muhamadiah Ciledug, Uus Yulius Usman kepada CT, Rabu (19/07).
Sementara, Tokoh Masyarakat Cirebon Timur, Adang Juhandi mengatakan, kebijakan pemkab Brebes membuat iri masyarakat Kabupaten Cirebon. APBD Kabupaten Cirebon yang jauh lebih besar dari Kabupaten Brebes itu dinilai tidak pro rakyat. Pasalnya, kemampuan pemerintah Kabupaten Brebes memberikan jaminan pendidikan kepada warganya, berimbas pada berkurangnya jumlah siswa di sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, terutama yang ada di wilayah perbatasan.
“Kemana APBD Kabupaten Cirebon, atau hanya besar pasak dari pada tiang semata. Ini harus jadi introspeksi semua. APBD Kabupaten yang begitu besar apakah sudah pro rakyat atau hanya memperkaya para pejabat,” tegas Adang. (Riky Sonia)
Komentar