Citrust.id – Panwaslu Kabupaten Majalengka menggelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan politisasi SARA di Gedung Graha Sindangkasih, Jalan KH Abdul Halim, Rabu (14/02).
Turut hadir Paslon DR. Karna Sobahi M.M.Pd dan Tarsono D Mardiana berikut Partai Pengusung PDI Perjuangan. Paslon KH. Maman Imanulhaq dan H. Jefry Romdoni berikut Partai Pengusung Gerindra, PKB, PKS, PAN dan NasDem, serta Paslon DR. H. Sanwasi., M.M.P dan Drs. H. Moch. Taufan Ansyar berikut Partai Pengusung Golkar, PPP dan Demokrat.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua KPU Majalengka Supriatna, Forkominda, Para ketua Parpol, para Camat, Pimpinan Ormas dan OKP, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana mengatakan agenda ini dicanangkan Bawaslu RI dan serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Sangat penting untuk melawan politik uang dan politisasi SARA dalam kontestasi Pilkada 2018 di Majalengka,” ungkap Agus Asri.
Agus Asri mengatakan Politik uang ini sangat bahaya, ketika calon menang Pilkada akan berpikir untuk mengembalikan modal saat pilkada.
“Tidak heran banyak kepala daerah yang terjerat OTT oleh KPK akibat politik uang saat pilkada,” ujar dia.
Dikatakan dia, politisasi SARA juga dalam Pilkada sangat bahaya dan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Supriatna mengatakan politik uang semacam duri dalam daging yang sulit disembuhkan ketika kita tidak memiliki komitmen dan kesadaran untuk menghilangkannya.
“Kita harus berkomitmen menghilangkan politik uang. Komitmen itu harus diawali dari calon Pemimpin. Mari komitmen kita semua selamatkan rakyat kita dari api neraka,” tegas dia. /abduh
Komentar