Citrust.id – Kementerian Perdagangan menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, mengungkapkan, pemerintah seharusnya mempunyai patokan terkait hal itu.
Dikatakan Ono, UU Pangan dan peraturan yang membawahinya telah menjelaskan ketentuan mengenai impor. Sehingga, Kemendag tidak bisa mengimpor beras hanya berpatokan dari satu sisi saja, misal kenaikan harga beras. Kemendag juga harus melihat stok beras yang ada di Bulog dan pasar. Selain itu, harus dihitung potensi panen yang akan datang.
“Impor datang sekitar 1-2 bulan ke depan. Sedangkan petani sudah menanam padi sejak umur 1-2 bulan. Sehingga bulan depan kemungkinan sudah ada panen di beberapa daerah,” katanya saat mendampingi cagub TB Hasanuddin di Keraton Kanoman, Kota Cirebon, Kamis (18/1).
Ono memaparkan, kenaikan harga beras yang diklaim Kemendag masih perlu pendalaman. Artinya, apakah kenaikan itu disebabkan permainan kartel/mafia pangan atau hal lain. Jadi, jika kebijakan impor beras hanya berdasarkan kenaikan harga harus ditolak.
Ditegaskan Ono, Kemendag jangan gegabah melakukan impor beras. Salah satu visi Presiden Jokowi adalah kedaulatan pangan yang sudah dijalankan semua kementerian.
Kementerian Pertanian (Kementan) sudah bisa meningkatkan produksi padi. Kementerian PUPR sudah banyak merehabilitasi dan membangun embung saluran irigasi. Bulog pun sudah didorong melakukan program Serap Gabah (Sergap).
“Jangan sampai program impor beras oleh Kemendag menciderai program utama pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya. /haris
Komentar