MAJALENGKA (CT) – Di era otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki batasan alokasi anggaran untuk tiap daerah. Oleh karenanya, daerah dituntut untuk mencari pendapatan dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang ada. Seperti pemasukan dari BUMD, sumber daya alam dan sektor pajak, yang akan membantu membiayai pembangunan daerah.
Hal tersebut dikatakan Bupati Majalengka H Sutrisno, ketika melantik Dirut Perumda BPR Majalengka, Aceng Hadisusanto, yang bertempat di pendopo Bupati Majalengka pada hari ini, Kamis (12/05).
Ia juga menambahkan, perlu adanya inovasi dari setiap daerah agar secara mandiri bisa membiayai setiap program pembangunan yang telah dan akan dicanangkan.
“Sudah saatnya jajaran direksi maupun pengawas BUMD melakukan inovasi produk, efisiensi anggaran dan merubah sikap birokratnya menjadi profesional. Karena kalau tidak, BUMD hanya akan menjadi badan usaha pasif yang hanya mengharapkan suntikan modal dari pemda, tanpa menghasilkan kontribusi,” katanya.
Kontribusi yang dimaksud, lanjut Bupati Sutrisno, diharapkan berupa pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Dengan tak lupa fungsi lainnya sebagai agen pembangunan daerah, membina UKM dan melayani masyarakat.
Lanjut Bupati Sutrisno, dirinya pernah menegur BUMD yang pendapatan fiskalnya biasa-biasa saja. Padahal kata dia, potensi BUMD itu besar seiring dengan potensi sumber daya alam Majalengka yang melimpah.
“Sebentar lagi BIJB akan beroperasi, saya inginkan BUMD bisa bergerak cepat mengambil kesempatan untuk berperan serta dalam berbagai usaha di sana. Tapi saya buka di forum ini, belum ada progress report satupun yang saya terima. Saya kecewa, sebagai pemilik BUMD, peran saya juga mempunyai tanggung jawab mengawasi dan membina,” ucapnya.
Bupati Sutrisno berpesan kepada dirut yang dilantik, agar menghindari memberi kredit usaha besar yang beresiko pengembaliannya. Lebih baik memberikan kredit ke UKM seperti pedagang pasar walaupun jumlahnya kecil, tapi perputaran uangnya lancar. Di sini pentingnya dewan pengawas untuk memberikan konsultasi kepada direktur, untuk pemberian kredit dengan jumlah besar.
Pada kesempatan itu pula, Bupati Sutrisno menyentil kedisiplinan dan kehadiran para OPD. Dari 26 pejabat pratama, belum hadir keseluruhannya dan beberapa ada yang terlambat, padahal ada hal penting yang hendak dia sampaikan.
“Saya minta kepada sekda untuk menegur, agar lain kali harus hadir tepat waktu,” tegasnya.
Sementara, Dirut Perumda BPR Majalengka Aceng Hadisusanto menyatakan, siap mengemban amanah pada periode kedua jabatannya. Likuiditas BPR selalu terjaga dan di atas rata-rata yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK. Hingga kini status peringkat perumda yang B+, optimis dalam beberapa tahun ke depan bisa naik menjadi grade A.
“Sesuai arahan bupati, kita siap memfasilitasi kredit untuk UKM. Memang selama ini rasio kredit kita 55 persen untuk UKM dan sisanya kredit konsumtif. Kita akan tambah lagi dengan jemput bola ke sentra ekonomi masyarakat kecil, seperti pasar, petani dan industri kecil,” ucapnya. (Abduh)
Komentar