Citrust.id – Kuasa hukum IE mendatangi Polresta Cirebon mewakili kliennya untuk dimintai keterangan terkait pelaporan Ketua KPAID Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah kasus dugaan pencemaran nama baik.
Kuasa hukum IE, Razman Arif Nasution, melalui rekannya Ziky Qori Ibrahim dan Ricki Rahmad Aulia Nasution, menjelaskan, Polresta Cirebon tidak boleh hanya berpatokan pada putusan status perkawinan di Pengadilan Agama Sumber, sehingga tetap meminta IE untuk hadir guna dimintai keterangan.
“Pihak Polresta seharusnya melihat status hukum terbaru, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, membatalkan buku nikah IE dan Fifi Sofiah, maka status hukum di PA Sumber batal demi hukum,” katanya, Selasa (20/4)
Ziky dan Ricki menambahkan, kliennya tidak ada maksud menunda-nunda atau menghalang-halangi proses hukum pasal 224. Karena, IE tidak memenuhi unsur pasal 1 ayat 26.
“Kami tidak ada niat menunda proses hukum ini. Kami berpatokan, bahwa klien kami tidak memenuhi unsur pasal 1 ayat 26, karena IE tidak mengalami atau tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui hal tersebut,” tuturnya.
Sementara, setelah diklarifikasi ke pihak Polresta Cirebon, pemanggilan IE untuk dimintai keterangan terkait status perkawinan dengan Fifi Sofiah. Selain itu, penyidik sempat menyinggung KTP IE yang berstatus duda.
“Kami sudah jelaskan, pada tahun 2000 IE telah melangsungkan pernikahan dengan IL, jadi klien kami terlebih dahulu menikah. Sedangkan pernikahan Fifi Sofiah tahun 2003. Kami juga katakan, dari N1 sampai N7 hingga proses pencatatan pernikahan, itu semua palsu dan sudah dibuktikan melalui putusan PTUN Bandung,” ujarnya
Jika terus dipaksakan, maka pihaknya akan mengambil langkah yang diatur undang-undang.
“Orang yang memenuhi kategori saksi atau apapun namanya, tidak boleh dipaksakan untuk memberikan keterangan,” ungkapnya. (Haris)
Komentar