Majalengkatrust.com – Anggota DPR RI Komisi V, Nurhasan Zaidi mendukung perubahan nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi Bandara K.H Abdul Halim Majalengka. Menurutnya, usulan bagus karena di Majalengka sendiri yang merupakan wilayah keberadaan BIJB ada pahlawan nasional bernama K.H Abdul Halim.
Hal itu disampaikan Nurhasan Zaidi usai menggelar melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Majalengka di Pendopo Kabupaten Majalengka. Hadir Bupati Majalengka Sutrisno bersama para Kepala OPD Majalengka.
Selain itu, Nurhasan mengaku akan mengawal pembangunan BIJB. Karena BIJB merupakan proyek nasional yang dapat memberikan multi efek bagi warga Majalengka dan warga diluar daerah Majalengka. Terlebih dirinya mengaku mempunyai kewajibanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Majalengka.
“Saya membawahi Kementrian PUPR serta Kementerian Desa. Supaya target BIJB sesuai, saya akan dorong agar pemerintah pusat memprioritaskan sokongan dana untuk BIJB dan Pemkab Majalengka,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, Sabtu (12/08).
Nurhasan mengungkapkan, BIJB akan menjadi penyokong dari Bandara Soekarno-Hatta, maka pembangunan Infrastruktur harus dipersiapkan secara matang, agar konektivitas dan sinergitas BIJB dengan wilayah di luar Majalengka terjalin bagus.
“Menurut analisa seharusnya bandara Soekarno-Hatta padat 30 tahun lagi, tapi sekarang sudah padat. Maka BIJB akan jadi alternatif jalur perhubungan, termasuk embarkasi Haji ke depan akan dipusatkan di Majalengka,” paparnya.
Nurhasan pun meminta agar Pemkab Majalengka mempersiapkan mentalitas warga Majalengka dalam menghadapi efek dari BIJB itu sendiri. Serta memaksimalkan segala potensi yang ada di Majalengka, khususnya di sektor wisata.
“Pemkab ingin wisata Panyaweyan dan Terasering dapat diprioritaskan pembangunannya. Saya akan sampaikan kepada Pusat agar di bantu pembangunan infrastruktur ke wisata tersebut,” ujarnya.
Dia pun memuji Pemkab Majalengka yang sudah mempersiapkan tanah untuk infrasturktur pembangunan jalan menunu BIJB, baik Tol maupun non tol.
“Biasanya masalah pembangunan infrastruktur di penyedian tanah, tapi pemkab sudah mempersiapkan hal itu, dan itu sangat bagus,” pungkas dia. (Abduh)
Komentar