Indramayutrust.com – Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ono Surono ST mengungkapkan, terkait dengan larangan dogol dan cantrang, komitmen pemerintah dalam hal ini bukan hanya mengandalkan KKP, namun juga presiden harus sudah memerintahkan pada kementerian-kementerian lainnya.
“Karena saat ini sudah di tangan presiden, dan harus memerintahkan pada kementerian lainnya, misal menteri industri, bagaimana mendorong pabrik agar full support dalam pergantian alat tangkap,” jelasnya kepada Indramayutrust di TPI Glayem Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu (10/05).
Selain itu, lanjut Ono, menteri koperasi dan UKM, agar ada skim kredit khusus pada nelayan yang mengganti alat tangkapnya, karena nelayan yang diberikan bantuan dari pemerintah tidak bisa langsung dioperasikan, butuh tambahan modal lainnya.
“Termasuk BI, Perbankan, antisipasi terjadi pengangguran bilamana nelayan tidak maksimal mendapat hasil dari alat tangkap yang diganti, sehingga perlu kementerian tenaga kerja, kementerian sosial, jadi ini harus sudah ditangani bukan hanya menteri KKP, harus komprehensif melalui kementerian dan lembaga lainnya,” tegasnya.
Dikatakannya, kebijakan ini bukan hanya soal perikanan saja, tapi juga menyangkut kebijakan lainnya, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
“Jika presiden mengatakan bahwa persoalan cantrang tidak selesai-selesai oleh KKP, ini sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk bisa komprehensif lagi membuat kebijakan dan dampak-dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Didi)
Komentar