Citrust.id – Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso, mendatangi kantor Panwaslu Kota Cirebon, Selasa (16/1), memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait dugaan mahar politik.
Usai pemeriksaan, H Karso membeberkan, soal tudingan Siswandi bahwa PKS meminta mahar politik, H Karso mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Saat itu, dirinya tengah berkoordinasi dengan DPD PAN dan DPC Gerindra untuk menyiapkan dokumen pendaftaran.
Dijelaskan H Karso, penerbitan rekomendasi bagi bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah kewenangan pusat. DPD hanya berwenang untuk memproses setiap nama-nama yang masuk dalam usulan. DPD PKS Kota Cirebon telah mengirimkan nama-nama yang diusulkan ke DPW lalu DPW meneruskan ke DPP.
H Karso menjelaskan, PKS merasa kaget dikarenakan terakhir muncul nama bapaslon Siswandi-Hj Euis di Koalisi Umat. Pasalnya, pada 5 Januari 2018 sore, DPW telah menyepakati bapaslon Siswandi-Karso. Ia baru dapat kabar munculnya nama Siswandi-Hj Euis di Koalisi Umat pada keesokan harinya.
“Saya sempat ditanya oleh DPW tentang Hj Euis yang dimaksud. Pasalnya, DPW tidak pernah diajak membahas Hj Euis sebagai bakal calon yang dipasangkan dengan Siswandi. Saya juga tidak tahu siapa Hj Euis. Bahkan, hingga kini saya tidak pernah bertemu dengannya,” ujarnya.
H Karso menambahkan, rekomendasi dukungan tidak turun karena PKS tidak tahu mengenai bapaslonnya. Pihaknya tidak tahu visi dan misi Hj Euis. Termasuk komitmennya dalam membangun bersama.
“Masak kami membeli kucing dalam karung?” pungkasnya. /haris
Komentar