Ilustrasi
CIREBON (CT) – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai telah memunggungi nasib petani karena tidak melakukan perubahan pada Kementerian Pertanian. Wacana swasembada pun diragukan bisa terwujud.
Menurut Koordinator Kedaulatan Rakyat Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, momentum reshuffle jilid II seharusnya dapat dijadikan oleh Jokowi untuk melakukan evaluasi dan melihat ulang fakta yang ada di petani serta tujuan Nawacita kedaulatan pangan.
Dengan sikap demikian, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah tidak memahami esensi kedaulatan pangan. Said menilai, bahwa hingga kini kesejahteraan terhadap para petani di negeri ini masih relatif berjalan stagnan. Ini terlihat dari data statistik nilai tukar petani (NTP) yang tidak berubah dari 2014 hingga 2016. Jika pada Desember 2014 NTP sebesar 101,32 maka pada maret 2016 masih tetap 101,32. Menurut dia, inilah bentuk nyata dari terjadinya stagnasi.
Padahal pada sisi anggaran, Said mengatakan, bahwa telah terjadi kenaikan yang luar biasa. Pada 2014, anggaran kementerian pertanian hanya Rp16,9 triliun maka pada 2015 naik menjadi Rp32,7 triliun dan tahun ini sebesar Rp27,58 triliun.
Lalu mengenai wacana swasembada tiga komoditas yaitu jagung, kedelai, dan beras ternyata masih menemukan kendala nyata dalam implementasinya. Hingga pertengahan 2016, kata dia, jalan terjal swasembada masih besar. Ini terlihat dari kisruh impor berbagai bahan pangan. Tahun 2015 kementerian pertanian menyatakan tidak akan impor karena sudah surplus. (Net/CT)
Komentar