Ilustrasi
CIREBON (CT) – Terkait dengan beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu, Anggota komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, bahwa Kementerian kesehatan dan instansi terkait untuk lebih fokus bekerja mengurus kesehatan masyarakat. Sebab, setelah beredarnya vaksin palsu, menyusul berbagai hal-hal palsu lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik.
Menurutnya, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS, kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
Tindakan pemalsuan seperti tersebut, Saleh menuturkan, bahwa tidak dapat ditolerir. Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mesti harus didasarkan pada basis data yang benar.
Selain itu, Kemenkes diminta bersama badan POM meningkatkan pengawasannya pada peredaran obat dan makanan. Apalagi, belakangan ini ada banyak media yang menyoroti beredarnya obat-obat terlarang di internet. Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut tanpa memerlukan resep dokter. (Net/CT)
Komentar