Citrust.id – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya berunjuk rasa, Senin (12/4) pagi, di depan Balaikota Cirebon.
“Aksi ini serentak se Indonesia, untuk wilayah Cirebon dipusatkan di kantor walikota Cirebon,” ujar Asep Fedihartono, Wakil Presiden DPP FSPMI.
Asep mengaku, dalam aksi ini FSPMI mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut UU Omnibus Law, serta meminta agar kepala daerah merekomendasikan upah minimum sektoral.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mendesak perusahaan di wilayah Cirebon agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dan tidak dicicil.
“Kami ingin THR dibayar penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga. Apabila ada perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar penuh, hendaknya melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan,” jelas dia.
Asep mengakui, di wilayah Cirebon ada perusahaan yang sudah mengkonfirmasi kepada Buruh terkait penyaluran THR secara dicicil.
“Memang ada sebagian perusahaan yang ingin menyalurkan THR secara dicicil karena masalah keuangan perusahaan,” ungkapnya.
Tuntutan lainnya, kata Asep, buruh mendukung Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp43 triliun. (Aming)
Komentar