CIREBON (CT) – Penutupan bongkar muat batubara di pelabuhan Cirebon tampaknya menjadi sorotan oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat mengunjungi pelabuhan Cirebon, Rabu (03/08).
Hal tersebut ditandai dengan akan dibawanya polemik penutupan bongkar muat batu bara kepada rapat kerja menteri perhubungan yang baru.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umarhadi saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Cirebon. Dijelaskannya, dirinya akan membawa persoalaan tersebut ke rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan.
“Ada keinginan dari masyarakat, dan KSOP yg mengirimkan surat untuk dibuka kembali. Kami akan memberikan rekomendasi untuk menyampaikan pada rapat kerja di Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemmy Francis menyatakan bahwa pemerintah daerah juga menjadi tonggak utama guna dibukanya bongkar muat tersebut.
Ditambahkan Farry, bahwa hal ini dapat disiati dengan dimasukan bongkar muat batu bara di dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP)
“Menteri pergubungan menutup ini karena mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup. Selain kuncinya dari pemerintah pusat, juga dari Walikota Cirebon. Walikota Cirebon harus didorong oleh DPR yang dapilnya ada di sini untuk berkomunikasi dg masyarakat dan Pemerintah Kota,” tegasnya.
Sementara di kesempatan berbeda, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis SH, masih dilema oleh RIP tersebut. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon masih bersih keras menolaknya.
“RIP masih di kami, dewanya masih alot terkait memasukan bongkar muat batu bara di RIP,” jelasnya. (Roy)
Komentar