INDRAMAYU (CT) – Permasalahan yang dihadapi oleh Tarsinah, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indramayu yang sudah lebih dari 2,5 tahun terjebak di negara konflik Iraq, adalah satu dari ribuan kasus Trafficking lainnya di Indramayu.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ono Surono ST, saat mengunjungi rumah keluarga Tarsinah di Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu.
Dikatakannya, bahwa permasalahan yang menimpa Tarsinah, yang berangkat menjadi TKW dengan melalui non-prosedural, sudah mengarah kepada praktek perdagangan manusia (trafficking).
“Kasus yang menimpa Tarsinah, bisa saja menimpa kepada setiap TKI lainnya. Tak jarang juga TKI harus terjerat masalah hukum di negara penempatan, bahkan diantaranya harus menerima vonis mati,” terangnya, Senin (08/08).
Menurutnya, hal tersebut juga bisa termasuk menjadi korban dari jaringan perdagangan manusia. Dari hal itu, pihaknya mendesak agar pemerintah dan instansi terkait untuk dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa TKI di negara penempatan.
“Masalah ini akan saya bawa pada komisi di DPR yang membidanginya dan juga akan mencoba koordinasi dengan pihak terkait agar Tarsinah segera bisa dipulangkan,” tandasnya.
Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, H Sirojudin, yang ikut dalam rombongan juga menyampaikan bahwa kasus trafficking yang terjadi di Indramayu memang sudah harus diperhatikan serius oleh pemerintah daerah (Pemda).
“Kenapa masih banyak warga kita (Indramayu, red) yang menjadi TKI, itu karena Pemda kita masih belum mampu mengelola potensi yang ada di daerah,” tukasnya.
Menurutnya, bahwa sudah saatnya Pemda Indramayu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang begitu besar di Indramayu.
“Coba berapa luas sawah kita dan berapa panjang pantai kita. Tapi pemda belum bisa mengelolah itu. Pabrik dan perusahaan yang ada di kita hanya sedikit saja, jadi mana bisa menyerap lapangan pekerjaan, jadilah warga kita menjadi TKI hingga mereka menjadi korban trafficking,” paparnya.
Selain itu, ia menuturkan, belajar dari kasus Tarsinah ini, pihaknya akan menseriusi lebih lanjut untuk dibahas, dan harapannya bisa menghasilkan kebijakan yang dapat melindungi para TKI di luar negeri.
“Tau sendiri kan, Indramayu adalah lumbungnya TKI, jadi ini mesti serius perlindungannya, pemerintah daerah harus benar-benar hadir,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua SBMI Indramayu, Juwarih menjelaskan, bahwa pihaknya berharap agar semua stakeholder ikut membantu dalam rangka perlindungan terhadap buruh migran.
“Kami akan terus membantu para TKI yang mengalami masalah, dan semoga kasus Tarsinah ini tidak lagi terulang ke depan,” pungkasnya. (Didi)
Komentar