oleh

BPJS Kesehatan Cirebon Gandeng Kejari Indramayu Edukasi Kepatuhan Kepesertaan JKN-KIS Bagi Perusahaan

Citrust.id – Kejaksaan Negeri Indramayu dan BPJS Kesehatan mengadakan pertemuan dengan 50 badan usaha terkait kepatuhan kepesertaan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Badan Usaha atau perusahaan di Indramayu, Jumat (20/4).

Pada kesempatan itu, dilakukan pula sosialisasi dan edukasi hukum penyelenggaraan Program JKN-KIS terhadap badan usaha tersebut yang dikategorikan sebagai badan usaha atau perusahaan tidak patuh.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Indramayu Febrianti Primaningtyas, Jaksa Pengacara Negara Eko Purwanto, dan Sri Wulandari. Hadir pula Kepala Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Cardi serta Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Indramayu Fabby Azhezinova.

Tujuan pemanggilan dan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepatuhan penyelenggaraan Program JKN-KIS bagi 50 badan usaha itu agar mereka segera mendaftarkan para karyawannya, baik yang belum sama sekali didaftarkan maupun yang baru sebagian didaftarkan dalam Progam JKN-KIS.

Kepala Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Cardi, menjelaskan, hal itu sesuai ketentuan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS.

“Dalam Inpres itu terdapat peran Kejaksaan untuk mengajak para badan usaha agar dapat patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Cardi.

Sementara, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Indramayu Febrianti Primaningtyas, Febrianti Primaningtyas, menjelaskan, Jaminan kesehatan merupakan hak dasar bagi pekerja. Oleh karena itu, setiap badan usaha atau perusahaan wajib menjamin Kesehatan dari para pekerjanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

“Kami mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan agar patuh pada aturan, yaitu mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian menghindari masalah hukum di kemudian hari, berupa sanksi,” jelasnya.

Dikatakan Febrianti, bagi Badan Usaha yang tidak patuh akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis sanksinya pun bermacam-macam dari mulai teguran, sanksi administratif dan pidana jaminan sosial.

Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik bisa dilakukan BPJS Kesehatan melalui pengajuan kepada Pemerintah Daerah.

“Jika dikenakan sanksi administratif, suatu badan usaha tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, misal perizinan usaha, izin tender proyek, izin tenaga kerja asing, penyedia jasa/buruh dan IMB,” pungkasnya. /haris

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed